Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI secara resmi meluncurkan tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 di 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten. Bertepatan dengan momen itu, Ketua KPU RI, Arief Budiman menekankan pentingnya menjaga integritas dan transparansi bagi penyelenggara pemilihan di daerah, Rabu (14/6).
“Kami bertekad pemilu (pemilihan umum) ini menjadi lebih baik, oleh karenanya KPU selalu menekankan hal pokok yang harus dijalankan dan dijadikan pedoman bersama bagi penyelenggara pemilu di tingkat daerah. Yang pertama transparansi, kedua integritas,” tandas Arief.
Pada acara yang digelar di ruang sidang utama kantor KPU RI, Menteng, Jakarta tersebut Arief mengatakan, KPU telah membangun sistem untuk mendorong semangat transparansi bagi penyelenggara pemilu di daerah. Bagi pemilih, Arief menjelaskan, transparansi yang dibangun KPU itu diharapkan bisa memberikan informasi yang lengkap terkait seluruh tahapan pilkada.
“KPU sudah membangun sistemnya supaya kita transparan. Bapak ibu sekalian sekarang bisa dengan mudah untuk melakukan pengecekan. Pemilih di TPS itu jumlahnya berapa. Untuk pemilu calon anggota DPR, pemilih tidak hanya tahu nama kandidatnya, tapi pemilih begitu klik nama kandidat itu, dia tahu data diri kandidat itu, foto, nama, profilnya, alamatnya, riwayat pekerjaannya, itu semua bisa diketahui. Jadi publik tidak lagi memilih kucing dalam karung,” jelas dia.
Selain itu, Arief juga ingin penyelenggara pemilu di daerah untuk menjaga integritas, dan memperlakukan seluruh pihak pada Pilkada 2018 dengan adil dan setara.
“Ini menjadi penting bagaimana KPU di daerah bertindak, dan berperilaku. Satu, bahwa yang benar itu benar. Dua, anda harus punya prinsip memperlakukan peserta pemilu, pemilih dengan adil dan setara,” lanjutnya.
Oleh karena itu, Ia meminta jajarannya di daerah untuk menjaga jarak dengan pihak-pihak yang dapat menimbulkan prasangka imparsialitas dari KPU bagi sejumlah pihak.
“Hati-hati dugaan-dugaan ‘si ini’ ketemu ‘si ini’ sendirian, ‘si ini’ mau ngisi acaranya ‘si A’, ‘si ini’ nggak mau ngisi acaranya ‘si B’. Jadi mohon maaf teman-teman partai politik, kami menghindari acara ceremonial. Tetapi untuk kepentingan penjelasan dan sosialisasi kami hadir, ini supaya menghindari prasangka dari banyak pihak,” tutur Arief.
Dengan diresmikannya tahapan pilkada secara nasional, Arief berharap seluruh daerah yang melaksanakan pilkada dapat bekerja sama, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan Pilkada 2018.
“Mudah-mudahan dengan launching ini semakin meneguhkan semangat kita untuk membuat pilkada kita lebih baik. 171 daerah akan menyelenggarakan pilkada, mudah-mudahan sejak saat ini, kita bergerak bersama-sama melaksanakan pemilihan kepala daerah jauh lebih baik,” kata Arief. (rap/red. FOTO KPU/ieam/Hupmas)
“Kami bertekad pemilu (pemilihan umum) ini menjadi lebih baik, oleh karenanya KPU selalu menekankan hal pokok yang harus dijalankan dan dijadikan pedoman bersama bagi penyelenggara pemilu di tingkat daerah. Yang pertama transparansi, kedua integritas,” tandas Arief.
Pada acara yang digelar di ruang sidang utama kantor KPU RI, Menteng, Jakarta tersebut Arief mengatakan, KPU telah membangun sistem untuk mendorong semangat transparansi bagi penyelenggara pemilu di daerah. Bagi pemilih, Arief menjelaskan, transparansi yang dibangun KPU itu diharapkan bisa memberikan informasi yang lengkap terkait seluruh tahapan pilkada.
“KPU sudah membangun sistemnya supaya kita transparan. Bapak ibu sekalian sekarang bisa dengan mudah untuk melakukan pengecekan. Pemilih di TPS itu jumlahnya berapa. Untuk pemilu calon anggota DPR, pemilih tidak hanya tahu nama kandidatnya, tapi pemilih begitu klik nama kandidat itu, dia tahu data diri kandidat itu, foto, nama, profilnya, alamatnya, riwayat pekerjaannya, itu semua bisa diketahui. Jadi publik tidak lagi memilih kucing dalam karung,” jelas dia.
Selain itu, Arief juga ingin penyelenggara pemilu di daerah untuk menjaga integritas, dan memperlakukan seluruh pihak pada Pilkada 2018 dengan adil dan setara.
“Ini menjadi penting bagaimana KPU di daerah bertindak, dan berperilaku. Satu, bahwa yang benar itu benar. Dua, anda harus punya prinsip memperlakukan peserta pemilu, pemilih dengan adil dan setara,” lanjutnya.
Oleh karena itu, Ia meminta jajarannya di daerah untuk menjaga jarak dengan pihak-pihak yang dapat menimbulkan prasangka imparsialitas dari KPU bagi sejumlah pihak.
“Hati-hati dugaan-dugaan ‘si ini’ ketemu ‘si ini’ sendirian, ‘si ini’ mau ngisi acaranya ‘si A’, ‘si ini’ nggak mau ngisi acaranya ‘si B’. Jadi mohon maaf teman-teman partai politik, kami menghindari acara ceremonial. Tetapi untuk kepentingan penjelasan dan sosialisasi kami hadir, ini supaya menghindari prasangka dari banyak pihak,” tutur Arief.
Dengan diresmikannya tahapan pilkada secara nasional, Arief berharap seluruh daerah yang melaksanakan pilkada dapat bekerja sama, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan Pilkada 2018.
“Mudah-mudahan dengan launching ini semakin meneguhkan semangat kita untuk membuat pilkada kita lebih baik. 171 daerah akan menyelenggarakan pilkada, mudah-mudahan sejak saat ini, kita bergerak bersama-sama melaksanakan pemilihan kepala daerah jauh lebih baik,” kata Arief. (rap/red. FOTO KPU/ieam/Hupmas)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar