KPU Tindak Lanjuti Putusan MK

Jakarta, kpu.go.id-Menindaklanjuti Amar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 11/PUU-VIII/2010 terkait permohonan uji materiil (Judicial review) yang diajukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terhadap Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan Surat Edaran Nomor 162/KPU/III/2010 kepada KPU/KIP Provinsi maupun KPU/KIP Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Surat yang bertajuk “Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 11/PUU-VIII/2010” tersebut dibuat berdasarkan hasil Rapat Pleno KPU tanggal 19 Maret 2010. Poin penting yang hendak disampaikan adalah :

1) Terhadap Panwaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah ditetapkan dan dilantik, selain oleh bawaslu, menjadi tidak sah dan tidak berlaku;

2) Terhadap KPU Provinsi dan /atau KPU Kabupaten/Kota yang sedang dalam proses seleksi calon Anggota Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah supaya dihentikan;

3) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang belum melaksanakan proses seleksi calon Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak lagi mempunyai kewenangan;

4) Mahkamah Konstitusi, melalui amar putusannya menyatakan bahwa Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Surat KPU Nomor 162/KPU/III/2010 Tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 11/PUU-VIII/2010. (sumber:http://www.kpu.go.id, Senin, 22 Maret 2010)