Selamat Datang di Blog Resmi KPU Kabupaten Tanggamus ----- Melayani Rakyat Menggunakan Hak Pilihnya -----

22 Juli 2016

KPU Sinkronkan DP4 dengan Pemilu/Pilkada Terakhir

Bimtek Terpadu KPU dan Bawaslu
Palembang, kpu.go.id – Data pemilih pilkada sering menjadi sorotan, karena menjadi potensi problem dan sengketa. Pada pelaksanaan pilkada serentak 2017, Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4) tidak lagi menjadi sumber pokok data pemilih, tetapi sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun daftar pemilih. Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mensinkronkan data dalam DP4 dengan daftar pemilih pemilu atau pilkada terakhir di masing-masing daerah.
 
Data hasil sinkronisasi dengan Sistem Data Pemilih (SIDALIH) tersebut yang akan dikirim ke KPU Kabupaten/Kota untuk dimutakhirkan atau dilakukan pencocokan dan penelitian (Coklit). Hasil coklit ini akan mencantumkan tiga hal, yaitu mengurangi karena meninggal, pencoretan karena tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, dan perbaikan. Hasil coklit tersebut akan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang kemudian dilaunching untuk mendapatkan feedback sebelum nantinya menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).
 
“Sekarang sudah tidak ada DPTb1 dan DPTb2 lagi, semua ada di DPTb. Setelah DPT dan DPTb ditetapkan, data tidak akan berubah lagi. Bagi yang belum masuk dalam DPT dan DPTb, dapat memilih menggunakan KTP, kartu keluarga, atau surat keterangan dari dukcapil yang akan dibuat satu format sama. Jadi sekarang tidak ada lagi surat keterangan lainnya, seperti surat keterangan dari lurah, desa, atau kepala dusun,” tegas Komisioner KPU RI Ferry Kurnia Riskiyansyah di depan peserta dari KPU dan Bawaslu dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Terpadu, Selasa (20/7) di Sumatera Selatan.
 
Ferry juga menambahkan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juga mengatur syarat pemilih yang terganggu ingatan atau jiwa tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Namun selama belum ada surat keterangan resmi dari dokter yang berkopenten mengeluarkan rekomendasi bagi disabilitas kejiwaan, maka yang bersangkutan tetap bisa di data. Ferry juga meminta petugas coklit harus petugas yang paham daerahnya dan dilakukan kontrol baik oleh PPS maupun KPU Kabupaten/Kota, agar proses coklit selama 30 hari tersebut bisa berjalan optimal.
 
Sementara itu Komisioner Bawaslu Nelson Simanjuntak mengungkapkan tugas pengawasan oleh Bawaslu dan Panwas bukan menjadi seperti mandor, tetapi akan lebih banyak mengawasi peserta pemilu dan pemilih. KPU merencanakan dan melaksanakan secara teknis pemilu atau pilkada, dan Bawaslu akan mengawasi penyelenggaraannya. Panwas juga harus bertugas mengutamakan pencegahan, baru bertindak jika ada pelanggaran.
 
“Proses perebutan kekuasaan di Indonesia masih jauh dari etika politik, sehingga masih diperlukan pengawas. Dalam proses pemutakhiran data pemilih yang akurat dan komprehensif, Panwas berada dalam fungsi pencegahan, kita pastikan semua warga negara yang berhak, harus terdaftar dalam DPT, dan tidak ada orang yang tidak memenuhi syarat malah terdaftar dalam DPT,” ujar Nelson.

Senada dengan Nelson, Komisioner Bawaslu Daniel Zuchron juga menekankan peran Bawaslu atau Panwas untuk memastikan kebenaran penyelenggaraan sudah on the track. Pengawas tidak bisa mengambil alih tugas penyelenggaraan dari KPU, tetapi hanya bisa memberikan rekomendasi. Setiap keputusan yang diambil KPU, Pengawas akan menilainya, apabila sudah benar maka Pengawas harus mendukung dan memperkuat apa yang sudah diputuskan KPU. (Arf/red FOTO KPU/dosen/Hupmas)
 
Sumber : kpu.go.id
 

19 Juli 2016

Juri : Jaga Kekompakan Untuk Bekerja Lebih Baik

KPU RI Juri Ardiantoro (tengah), pengganti Husni Kamil manik
Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Senin (18/7) memutuskan Komisioner KPU RI Juri Ardiantoro sebagai Ketua KPU RI definitif menggantikan Alm. Husni Kamil Manik. 

Juri Ardiantoro yang terpilih sebagai Ketua KPU RI berharap bisa menjaga kekompakan yang telah berjalan selama empat tahun di bawah Almarhum Husni Kamil Manik. Semangat kekompakan ini untuk terus bekerja lebih baik selama masa bakti yang tinggal tujuh bulan ke depan.

“Pemilihan Ketua KPU RI harus dianggap sebagai situasi yang biasa, karena tidak ada kelebihan sebagai ketua dibanding komisioner lainnya, semua berjalan secara kolektif kolegial. Secara internal saya memohon kepada komisioner lainnya dan sekretariat jenderal untuk melanjutkan pekerjaan seperti sebelumnya di bawah Almarhum Husni Kamil Manik,” ujar Juri setelah resmi terpilih menjadi Ketua KPU RI.

Komisioner KPU RI Sigit Pamungkas menjelaskan bahwa rapat pleno menentukan Ketua KPU RI dilaksanakan dengan musyawarah dan memutuskan Juri Ardiantoro sebagai Ketua KPU RI definitif hingga tahun 2017 menggantikan Plt. Ketua KPU RI Hadar Nafis Gumay yang telah mengemban tugas selama tujuh hari.

“Hasil pleno ini harapannya kita bisa mempertahankan prestasi KPU dan melanjutkan agenda-agenda penting lainnya, seperti perbaikan kualitas kelembagaan dan penyelenggaraan pemilu, pengaturan regulasi KPU secara keseluruhan, dan jembatan efektif dalam berkomunikasi dengan stakeholder penyelenggara pemilu,” tutur Sigit bersama seluruh Komisioner KPU RI lainnya. (sumber: www.kpu.go.id)

15 Juli 2016

Mendagri Serahkan DP4 Pilkada 2017 ke KPU


Jakarta, kpu.go.id – Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 akan dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017. Menyongsong tahapan pemutakhiran data pemilih pemilihan serentak 2017 tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyerahkan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Rabu (14/7).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyerahkan langsung DP4 tersebut kepada KPU yang diwakili oleh Plt. Ketua KPU RI Hadar Nafis Gumay di Ruang Sidang Utama Lantai 2 KPU RI. Acara penyerahan ini juga dihadiri oleh para Komisioner KPU RI, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh, dan Ketua Bawaslu RI Muhammad.

Dalam acara tersebut, Hadar menjelaskan pemilihan serentak tahun 2017 ini akan diselenggarakan di 101 daerah yang terdiri dari 7 pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 18 Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, dan 76 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Pemilihan ini akan diselenggarakan oleh 7 KPU Provinsi/KIP Aceh dan 138 KPU/KIP Kabupaten/Kota. 

“Dari total 138 KPU/KIP Kabupaten/Kota, 69 diantaranya akan menyelenggarakan hanya Pemilihan Bupati/Walikota, 44 hanya akan menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan sebanyak 25 KPU/KIP Kabupaten/Kota akan menghelat secara bersamaan Pemilihan Bupati/Walikota dan Pemilihan Gubernur,” jelas Hadar.

Selain DP4, tambah Hadar, bahan yang digunakan untuk menyusun pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih adalah daftar pemilih pemilu atau pilkada terakhir. Pemilihan serentak tahun 2017 ini sebanyak 38 Kabupaten/Kota akan menggunakan daftar pemilih serentak Tahun 2015, sedangkan 100 Kabupaten/kota lainnya akan menggunakan daftar pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

“KPU akan melakukan konsultasi dengan DPR dan berkoordinasi dengan pemerintah mengenai daftar pemilih. Hasil koordinasi ini kami jadikan evaluasi dalam pengembangan data KPU dalam sidalih. KPU akan berusaha sekuat tenaga, baik dari sisi peraturan, maupun data pemilih, sehingga diharapkan daftar pemilih pemilihan 2017 ini lebih akurat, dan masyarakat bisa mendukung dengan partisipasi aktif. Kami juga mengharapkan pengawasan yang intensif dari Bawaslu & masyarakat luas, sehingga kita bisa menciptakan daftar pemilih yang lebih baik,” ujar Hadar yang mengemban tugas Plt Ketua KPU RI.

Sementara itu Mendagri Tjahjo Kumolo mengungkapkan bahwa pemerintah tidak akan ikut campur dengan apa yang menjadi keputusan KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilihan. Namun mendagri mengharapkan perhatian yang lebih pada penyelenggaraan pemilihan di DKI Jakarta, Aceh, dan Papua. Tjahjo juga mengharapkan penyelenggara pemilihan dan seluruh stakeholder bisa solid, sehingga apabila ada permasalahan bisa diatasi dengan baik. (arf/red. FOTO KPU/ris/Hupmas)

sumber : kpu.go.id

13 Juli 2016

HADAR NAFIS GUMAY, PLT. KETUA KPU RI

Hadar Nafis Gumay (Tengah, batik biru) PLT ketua KPU-RI
Rapat Pleno Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (12/7) memutuskan Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU RI. Rapat pleno yang dilakukan di ruang kerja Ketua KPU RI ini dilakukan KPU terkait meninggalnya Ketua KPU RI Husni Kamil Manik.

“Rapat pleno ini tadi dipimpin oleh anggota KPU yang usianya lebih tua yaitu Hadar Nafis Gumay dan anggota KPU termuda yaitu saya Sigit Pamungkas, serta dihadiri oleh seluruh anggota KPU. Keputusan dalam rapat pleno ini kami lakukan dengan cara musyawarah dan menghasilkan satu nama bulat yaitu Bapak Hadar Nafis Gumay sebagai pelaksana tugas Ketua KPU RI,” ujar Komisioner KPU RI Sigit Pamungkas di hadapan awak media.

Sigit juga menjelaskan bahwa Plt Ketua KPU RI ini akan diemban oleh Hadar Nafis Gumay sampai dengan terpilihnya Ketua KPU RI definitif. Pemilihan Ketua KPU RI definitif akan dilakukan pada rapat pleno berikutnya pada hari Senin 18 Juli 2016. Undang-Undang mengamanatkan Ketua KPU RI dipilih sendiri oleh Anggota KPU RI, dan akan dilakukan dengan musyawarah mufakat.

“Tugas Plt ini akan lebih banyak memainkan peran administratif dan mewakili lembaga dengan institusi lainnya. Untuk penandatanganan Peraturan KPU, belum akan dilakukan oleh Plt. Ketua KPU RI, karena Peraturan KPU masih harus dikonsultasikan ke DPR RI, sehingga penandatanganan akan dilakukan oleh Ketua KPU RI definitif,” tambah Sigit yang memberikan keterangan mewakili komisioner KPU RI lainnya.

Terkait Pergantian Antar Waktu (PAW) Komisioner KPU RI yang menggantikan Almarhum Husni Kamil Manik, KPU juga akan memproses lebih lanjut. Kewenangan tersebut ada di Presiden, dan KPU akan menyampaikan kepada presiden mengenai kondisi KPU yang kini kekurangan satu orang komisioner, sehingga bisa lengkap menjadi tujuh komisioner. (sumber: www.kpu.go.id)

12 Juli 2016

Ketua KPU Meninggal Karena Sakit

Jakarta, kpu.go.id – Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Sigit Pamungkas menegaskan bahwa Ketua KPU meninggal karena sakit. Hal tersebut Sigit sampaikan dalam Halal bi halal yang diselenggarakan oleh KPU RI Senin (11/7) di Ruang Sidang Utama Gedung KPU.

Penyataan Sigit tersebut sekaligus membantah berbagai spekulasi yang berkembang saat ini dimana ada yang mengaitkan wafatnya Ketua KPU dengan pemilu 2014 ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan pemilu 2014.

“Kita mengikuti apa yang disampaikan oleh dokter rumah sakit, bahwa ini musibah yang tidak ada kaitannya dengan tuduhan-tuduhan yang saat ini berkembang. Itu adalah karena sakit dan karena sakit itu Allah menghendaki Husni Kamil Manik harus menghadap Allah SWT,” tegas Sigit dihadapan komisioner, pejabat dan staf Sekretariat Jenderal KPU RI, serta para komisioner dan pejabat KPU RI yang telah purna tugas.

Sigit juga mengajak seluruh keluarga besar KPU untuk mendoakan almarhum, karena ada banyak hikmah yang bisa diambil dari kepergian almarhum. Ada banyak respon positif dari tokoh-tokoh masyarakat, civil society, pejabat negara, dan banyak kalangan, yang merasa kehilangan, ini membuktikan bahwa KPU adalah lembaga yang diperhatikan dan disayang oleh banyak pihak.

“Mayoritas komentar menempatkan KPU telah berada di jalur yang benar, dan ini prestasi bagi kita. Bahkan ada salah satu koran yang memuat kepercayaan publik kepada lembaga KPU diatas 70 persen. Prestasi ini untuk menapaki tugas-tugas kita berikutnya. Setelah sukses pilkada serentak 2015, tahun depan ada 101 daerah yang akan menggelar pilkada serentak 2017, dan harapannya kita bisa makin sukses,” ujar Sigit yang juga membidangi divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Pengembangan SDM di KPU RI. (Sumber: www.kpu.go.id)

Pemilihan Ketua KPU Baru Bakal Digelar Minggu Depan

Ilustrasi (SINDOphoto).
JAKARTA - Pemilihan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru akan digelar minggu depan. Sebelumnya lembaga penyelenggara pemilu tersebut akan menunjuk pelaksana tugas (plt) yang hanya akan bekerja selama satu minggu guna memastikan roda organisasi tetap berjalan.

Menurut Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansah, berdasarkan keputusan rapat pleno yang digelar kemarin, diambil kesepakatan bahwa pemilihan ketua baru akan dilaksanakan minggu depan.

Nantinya melalui forum rapat internal enam orang komisioner tersisa akan ditanya kesediaannya untuk duduk sebagai orang nomor satu di KPU. “Jadi melalui forum rapat pleno dari dan oleh anggota KPU. Nanti ditanya bersedia tidak jadi ketua,” kata Ferry dikantornya Jalan Imam Bonjol Jakarta, kemarin.

Ferry menjelaskan, sesuai dengan aturan di KPU, maka pemilihan ketua juga dapat dilakukan sekurangnya dihadiri oleh lima orang komisioner. Di mana untuk pengesahan hasil pemilihan dapat dilakukan sekurangnya oleh empat orang komisioner menandatangani.

Diakuinya, keputusan untuk memilih Plt yang bekerja hanya satu minggu selain memaksimalkan persiapan KPU dalam menentukan ketua, juga perlunya menyesuaikan dan menyelesaikan tugas pilkada yang saat ini sudah berjalan.

Di mana KPU sendiri dalam minggu ini akan merumuskan 10 PKPU yang akan digunakan untuk keperluan Pilkada 2017. “Melalui draf, nanti kita akan ajukan konsultasi secepatnya (ke DPR),” tambah Ferry

sumber :  http://nasional.sindonews.com

03 Juni 2016

Soal Syarat Dukungan, KPU Minta DPR Pertimbangkan Tingkat Partisipasi Publik

Gambar Ilustrasi (sumber http://opengovindonesia.org)
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) berharap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat mengedepankan nilai partipasi publik dalam revisi UU Pilkada terkait presentase syarat dukungan calon.

Komisioner KPU Ida Budhiati mengatakan, penentuan presentase syarat dukungan harus mendorong partisipasi publik yang lebih luas. Pasalnya, penentuan presentase syarat dukungan akan membawa konsekuensi berapa banyak kandidat yang bisa diusung oleh partai politik.

"Ini juga menentukan berapa banyak calon yang akan di usung oleh parpol maupun gabungan parpol. Karena semakin banyak calon yang dihadirkan, akan mempengaruhi partisipasi publik dalam pemilihan," kata Ida saat ditemui di Gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu (1/6/2016).
"Kami sangat memahami proses dialogis untuk DPR sampai pada sebuah kesimpulan. Karena itu, kami harapkan yang terbaik," tambah Ida.

Dia mengatakan, sebagai penyelenggara pemilu, KPU berharap draf revisi UU Pilkada bisa segera disahkan rapat paripurna, besok, Kamis (2/6/2016). Pasalnya, KPU memiliki keterbatasan waktu dalam penyelenggaraan pemilihan.

"Kami percaya komitmen DPR untuk menyelesaikan Revisi UU Pilkada. Kami berharap dapat diselesaikan relatif cepat dan singkat. Mengingat tahapan pemilihan terus berjalan," ujar dia
sumber : kompas.com

01 Juni 2016

Rapat Koordinasi Penyusunan Anggaran Pilkada Serentak 2018


Rapat Koordinasi di Aula KPU Provinsi Lampung
Kota Agung, KPU Provinsi Lampung Melaksanakan Rapat Koordinasi Penyusunan Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Provinsi Lampung serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) untuk Kabupaten Tanggamus dan Lampung Utara tahun 2018.

Acara dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2016 Pukul 13.00 WIB di Aula KPU Provinsi Lampung. Hadir pada acara tersebut Anggota KPU Provinsi Lampung Solihin, Handi Mulyaningsih, M. Tio Aliansyah, Ahmad Fauzan, Sekretaris, Kasubag dan Staf KPU Provinsi Lampung yang membidangi, Ketua/Anggota, Sekretaris dan Kasubag Program dan Data KPU Kabupaten Tanggamus dan KPU Kabupaten Lampung Utara

Beberapa point yang disepakati dalam rapat koordinasi penyusunan anggaran Pilgub dan Pilbup Tanggamus dan Lampung Utara, antara lain :

  1. Penyusunan anggaran berasaskan tertib hukum, berintegritas, transparansi, efektif dan efisien;
  2. Anggaran Pilgub dibiayai dengan APBD Pemerintah Provinsi Lampung, sedangkan untuk Pilbup dibiayai dengan APBD Kabupaten bersangkutan;
  3. Pelaksanaan Pilgub dan Pilbup menggunakan dasar Permendagri 44 dan 51 Tahun 2015, Permenkeu Nomor 65 Tahun 2015, Keputusan KPU Nomor 43 dan 44 Tahun 2016 dan peraturan lain yang berlaku.
Berdasarkan hal tersebut maka: pembagian penganggaran Pilgub, Pilbup Tanggamus dan Lampung Utara Tahun 2018 adalah:
  1. Tidak.ada anggaran untuk honor KPU dan sekretariat KPU;
  2. Tidak diperbolehkan menerima double honor bagi PPK, PPS, KPPS, PPDP dari Pilgub dan Pilbup;
  3. Honor PPK, PPS, KPPS, PPDP dianggarkan oleh KPU Lampung Utara dan KPU Tanggamus;
  4. Biaya rekrutmen penyelenggara adhoc dan PPDP menjadi tanggungjawab KPU Tanggamus dan Lampung Utara;
  5. Biaya verifikasi calon perseorangan Pilgub ditanggung KPU Provinsi. Biaya verifikasi calon independen Tanggamus dan Lampung Utara di tanggung oleh KPU Kabupaten;
  6. Anggaran pemutahiran data pemilih ditanggung KPU Kabupaten Lampung Utara dan KPU Kabupaten Tanggamus;
  7. Anggaran Alat Peraga Kampanye (APK) Pilgub oleh KPU Provinsi Lampung dan APK Pilbup oleh KPU Kabupaten;
  8. Anggaran APK Pilgub baik pembuatan hingga pemasangan oleh KPU Prov. dan APK Pilbup oleh KPU Kabupaten;
  9. Anggaran trasportasi dan logistik Pilgub di tanggung oleh KPU Provinsi dan untuk Pilbup oleh KPU Kabupten Tanggamus dan KPU Kabupaten Lampuung Utara.
  10. Anggaran Logistik, kotak suara, tinta, surat suara dan formulir Pilgub oleh KPU Provinsi Lampung;
  11. Pengadaan logistik TPS oleh KPU Kabupaten, selain pengadaan tinta oleh KPU Provinsi Lampung;
  12. Agggaran sewa gedung dan gudang oleh KPU Provinsi Lampung;
  13. Anggaran Bimtek yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Lampung untuk Pilgub menjadi tanggungan KPU Provinsi Lampung. Anggaran bimtek yang diselenggakan di KPU Kabupaten ke bawah menjadi tanggungjawab KPU Kabupaten;
  14. Anggaran sengketa Pilgub di tanggung oleh KPU Provinsi. Anggaran sengketa Pilbup di tanggung oleh KPU Kabupaten;
  15. Untuk memperlancar proses Pemilukada serentak maka perlu dibuat Juknis manajemen pemutahiran data, pemungutan dan penghitungan suara, kampanye, verifikasi calon independen serta inovasi formulir Pilgub bareng Pilbup.


30 Mei 2016

DPR Janjikan Paling Lambat Revisi UU Pilkada Selesai Minggu Pertama Juni

Sejumlah pihak khawatir Revisi UU Pilkada tidak selesai sesuai target waktu yang sudah ditetapkan. Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Rambe Kamarul Zaman menjanjikan jika pembahasan memang terlambat, paling lama UU sudah selesai minggu pertama Juni.

“Enggak akan mundur, mudah-mudahan enggak. Kalaupun enggak sesuai jadwal, saya kira minggu pertama Juni itu sudah selesai,” kata Rambe di Gedung DPR RI (26/5).

Pembahasan Revisi UU Pilkada dijadwalkan selesai akhir Mei. Raker DPR dengan pemerintah dijadwalkan 30 Mei dan Paripurna pada 31 Mei. Akan tetapi jadwal ini juga sudah mundur dari janji awal DPR yang akan menyelesaikan Revisi UU Pilkada akhir April lalu.
Meski demikian Rambe mengatakan pembahasan diupayakan selesai 31 Mei sesuai dengan target dan tak akan menganggu tahapan pilkada.

Rambe mengatakan masih terdapat beberapa pembahasan pasal yang belum selesai dengan pemerintah seperti syarat calon dari partai dan calon perseorangan. Kemudian sanksi poitik uang, penambahan kewenangan Bawaslu, mundur tidaknya anggota DPR, penyelesaian sengketa pencalonan dll. [Debora]
Sumber : Rumah Pemilu.org

20 Mei 2016

Rumah Pintar, Upaya KPU Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Denpasar,kpu.go.id- Pendidikan Pemilih merupakan salah satu instrumen penting dalam peningkatan partisipasi pemilih dalam pemilu, upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meningkatkan partisipasi pemilih menemui cukup banyak tantangan. Tantangannya diantara lain rendahnya kesadaran untuk menanamkan nilai-nilai yang berkaitan dengan pemilu dan demokrasi.

Hal tersebut tidak menghalangi KPU untuk terus melakukan usaha-usaha untuk melakukan pendidikan pemilih, salah satu cara yang ditempuh oleh KPU adalah dengan meluncurkan rumah pintar pemilu. Rumah pintar pemilu diharapkan untuk memberikan gambaran dan informasi yang lengkap mengenai kepemiluan bagi masyarakat.

Ketua KPU, Husni Kamil Manik mengungkapkan “Ada banyak pertanyaan, kenapa selama ini tidak ada rumah pintar, itu bukan berarti selama ini masyarakat tidak pintar. Tetapi kita (KPU-red) ingin merumahkan orang pintar. Kita kumpulkan dalam satu wadah supaya dalam kegiatan pemilu kedepan, jauh lebih efektif,” ujarnya, Kamis (19/5)

Hal tersebut diungkapkan Husni dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pilot Project Rumah Pintar Pemilu di Gedung KPU Provinsi Bali.

Sebelum di KPU Provinsi Bali, terdapat 37 satuan kerja (satker) yang menjadi target pilot project rumah pintar pemilu, yakni 19 KPU Provinsi dan 18 KPU Kabupaten/Kota

Dalam acara tersebut juga dilakukan juga penandatanganan nota kesepahaman KPU Provinsi Bali dengan stakeholder, diantaranya Univeristas Udayana, ISI (Institut Seni Indonesia) Denpasar, STP Nusa Dua Bali dan Pertuni dalam pemanfaatan rumah pintar pemilu sebagai program pendidikan pemilih, 

Selain penandatanganan dengan Univeristas dan Perguruan Tinggi, KPU Provinsi Bali juga menandatangani nota kesepahaman dengan Komisi Informasi Provinsi Bali dan Ombusman terkait keterbukaan dan pelayanan informasi publik.

Acara rakor tersebut juga di hadiri oleh Komisioner KPU, Sigit Pamungkas, Juri Ardiantoro dan Ida Budhiati, Ketua Komisi Informasi Bali I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Ketua Ombusman Bali Umar Ibnu Al Khattab , Rektor Universitas Udayana, Rektor STP Nusa Dua Bali, Rektor ISI dan Ketua Pertuni (ajg/red. FOTO KPU/dosen/Humas)
Sumber. kpu.go.id

18 Mei 2016

RAPAT KOORDINASI KPU KABUPATEN TANGGAMUS

Rapat Koordinasi KPU Kabupaten Tanggamus
Kota Agung-KPU Kabupaten Tanggamus. Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus, Sekretariat KPU Kabupaten Tanggamus melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Anggota KPU Kabupaten Tanggamus pada tanggal 17 Mei 2016. Acara dilaksanakan di ruang Aula Sekretariat KPU Kabupaten Tanggamus dari pukul 10.00 s/d 13.00 WIB dihadiri oleh Anggota KPU, Sekretaris, Para Kasubbag dan seluruh Staff Sekretariat dilingkungan KPU Kabupaten Tanggamus.

Dalam sambutannya ketika membuka Rapat tersebut Yetrisman Selaku Sekretaris KPU Kabupaten Tanggamus menyapaikan pentingnya disiplin pegawai terkait dengan jam masuk dan jam pulang pegawai "bagaimana kita mau sukses dalam pekerjaan kita kalau kita tidak disiplin" ungkapnya. Dia juga menekankan kepada pegawai untuk memahami tupoksi masing-masing sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan efektif dan efesien mengingat pada tahun 2017 KPU Kabupaten Tanggamus mulai memasuki tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak sehingga ketika waktunya tiba KPU Kabupaten Tanggamus sudah siap untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Rapat Koordinasi KPU Kabupaten Tanggamus
Ketua KPU Kabupaten Tanggamus, Otto Yuri Saputra menyampaikan perlunya penguatan peran, tugas dan fungsi PPID KPU Kabupaten Tanggamus hal ini terkait dengan   Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publlik dan Pereturan Komisi Pemilihan Umum No 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Pulblik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Pada kesempatan tersebut Otto Yuri Saputra juga menyampaikan himbauan kepada Pegawai Sekretariat KPU yang kedudukannya sebagai PNS Organik untuk dapat memberikan contoh yang baik kepada pegawai yang lain di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Tanggamus.

29 April 2016

Sekolah Demokrasi Putaran Ke-2 di SMA Negeri Talang Padang

Sambutan ketua Himappta
Kota Agung, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanggamus, menyelenggarakan Sekolah Demokrasi untuk kedua kalinya bertempat di SMA Negeri Talang Padang. Kegiatan yang terselenggara dengan bekerjasama dengan Himpunan Mahasiswa, Pemuda, Pelajar Kabupaten Tanggamus (Himappta), diikuti oleh sekitar 40 siswa/siswi perwakilan dari pengurus Osis dan organisasi ekstra kurikuler ini juga dihadiri oleh kepala sekolah dan guru SMA Negeri Talang Padang.

Dalam sambutannya kepala sekolah SMA Negeri Talang Padang, menyambut baik kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tanggamus. 

Peserta Sekolah Demokrasi
"Seperti halnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga atau instansi pemerintah lainnya, untuk diketahui bahwa minggu kemarin Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Tanggamus juga melakukan sosialisasi di sini, kami menyambut dengan baik dan berharap agar peserta yang sudah kami pilih ini bisa menjadi agen yang akan menularkan pengetahuannya kepada teman-teman lainnya."

Materi yang disampaikan pada kegiatan Sekolah Demokrasi di sekolah yang dikenal dengan sebutan "SMANTAP" ini, meliputi pengenalan demokrasi, peran siswa dalam kehidupan demokrasi, dan seluk-beluk pengetahuan tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dan penyelenggara Pemilu. Diharapkan para siswa sebagai pemilih pemula di penyelenggaraan Pemilu yang akan datang, bisa memiliki pengetahuan yang cukup tentang sistem demokrasi dan pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. 

Penyerahan Plakat kepada kepala sekolah
Dari kegiatan Sekolah Demokrasi ini, diharapkan lahirnya pemilih-pemilih cerdas dan bisa mencerdaskan masyarakat sekitarnya. Antoniyus, anggota KPU Kabupaten Tanggamus, di salah satu akun media sosialnya mengatakan "Pendidikan politik bagi pemilih pemula sangat penting sifatnya, mengingat selain jumlahnya yang banyak, pada kelompok ini juga rentan untuk dijadikan objek manipulasi politik. Tentu kita berharap lahirnya pemilih yang cerdas, sehingga demokrasi yang substansial bisa terwujud. KPU Kabupaten Tanggamus dengan keterbatasannya pada kesempatan ini berusaha menjadi pendorong bagi kelompok-kelompok muda untuk bekerjasama memberikan pendidikan politik terutama dilingkungan pendidikan."

26 April 2016

Surat Palsu Mengatasnamakan KPU RI



Jakarta, kpu.go.id - Dengan ini disampaikan kepada seluruh jajaran KPU se-Indonesia dan stakeholder terkait, untuk dapat kira nya berhati - hati dan melakukan pengecekan ulang, mengingat adanya temuan surat palsu yang mengatasnamakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI). Permohonan surat tersebut berisi permintaan pemutakhiran biodata anggota partai politik kabupaten/kota.

Berkaitan dengan hal ini disampaikan bahwa surat tersebut JELAS PALSU dan TIDAK DIKELUARKAN OLEH KPU RI.

Demikian informasi ini disampaikan untuk dapat menjadi maklum

Surat Palsu klik disini

22 April 2016

KPU Kabupaten Tanggamus Ikut Sukseskan MTQ Ke-44 Provinsi Lampung

Gubernur Lampung Ridho Ficardo (kiri) 
menyerahkan piala bergilir kepada Bupati Tanggamus 
Bambang Kurniawan (Foto: lampots)
Gubernur Lampung Ridho Ficardo membuka Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Ke-44 Tingkat Provinsi Lampung 2016 di Islamic Center Kabupaten Tanggamus, Kamis malam, 21/4/2016. Dalam kesempatan itu, Gubernur meminta agar semua pihak menghidupan taklim.

Pembukaan MTQ yang diikuti oleh 75 Kafilah, ditandai pemukulan beduk oleh Gubernur yang diikuti bupati/wali kota se-Lampung. Setelah pemukulan beduk berlanjut peluncuran kembang api ke angkasa tepat di atas halaman masjid.

Gubernur menyampaikan agar MTQ bisa menjadi sarana syiar, membumikan nilai-nilai intisari Alquran dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat.

“Lewat kegiatan keagamaan kita bisa melewati berbagai tantangan, salah satunya bahaya narkoba. Saya imbau kepala daerah lakukan tindak-tindakan antisipatif,” kata dia.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo, Kapolda Lampung Brigjen Ike Edwin, Danlanal Lampung Kol (L) Yana Herdiana, ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, bupati/wali kota se-Provinsi Lampung, Ketua LPTQ Pusat Muhammadiyah Amin, ketua LPTQ se-Provinsi Lampung.

Tabuh beduk bersama gubernur dan bupati/wali kota
se-Provinsi Lampung (foto: tribunnews)

Dalam laporannya, Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan, mengatakan MTQ ke-44 tingkat Provinsi Lampung yang diselenggarakan di Tanggamus dari 20-27 April 2016 diikuti sebanyak 1.331 qari/qariah dengan tujuh cabang perlombaan dengan masing-masing tempat yakni arena utama Masjid Nurul Faizin Kompleks Islamic center Kotaagung, Masjid Al-Islah Pasar Madang, GSG Islamic Center, Aula Jenderal Sudirman Makodim 0424 Tanggamus, Taman Kota Ir Soekarno Kotaagung, dan STIMIK Kotaagung. Kemudian untuk mengkomodasi para kafilah disediakan 10 pemondokan dengan lokasi SUPM, mes perikanan, rumah dinas Ketua DPRD Tanggamus, Perumahan Kodim 0424/Tanggamus, perumahan Polres, dan SLB Kotaagung.

"Saya ingin ucapkan selamat datang di Tanggamus, kami ucapkan terima kasih telah diberi kepercayaan menjadi tuan rumah MTQ ke-44 tingkat Provinsi Lampung tahun 2016. Pemkab Tanggamus sudah berupaya maksimal sebagai tuan rumah, dan ini juga didukung partisipasi masyarakat agar pelaksanaan MTQ menjadi baik, sehingga harapan semua pihak dapat terwujud, mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan," ujar Bambang.

Dalam rangka berpartisipasi pada penyelenggaraan MTQ kali ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanggamus, menjadi fasilitator dan bertanggungjawab pada Mimbar 7, cabang Musabaqah Makalah Ilmiah Al-Qur'an, cabang musabaqah yang baru pertama kali dilombakan pada MTQ Ke-44 di Provinsi Lampung, sementara secara nasional sudah resmi masuk dalam cabang yang dilombakan. 
Sekretaris KPU Kabupaten Tanggamus, Ye Triswan, mengatakan bahwa keterlibatan ini diperlukan dalam rangka ikut serta secara aktif KPU dalam menyukseskan kegiatan pemerintah daerah dan kemasyarakatan lainnya, yang dalam hal ini pada penyelenggaraan MTQ Ke-44 Provinsi Lampung. (Sumber: Dari berbagai sumber)

19 April 2016

Rapat Koordinasi Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik

Rapat Koordinasi di KPU Provinsi
Kota Agung 19 April 2016, KPU Kabupaten Tanggamus ( Ketua, Anggota Devisi Sosialisasi dan Kasubag Teknis dan Hupmas ) menghadiri undangan KPU Provinsi Lampung pada acara Rapat Koordinasi Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik ‎Antara KPU Provinsi Dengan KPU Kabupaten / Kota Se-Provinsi Lampung

KPU Sebagai lembaga publik harus mampu memberikan informasi kepada publik, terkait kinerja, akuntabilitas lembaga sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik demikian yang disampaikan Ketua KPU Provinsi Lampung Nanang Trenggono Ketika membuka acara Rapat Koordinasi Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik. 

Kegiatan yang dilaksanakan hanya sehari tersebut bertempat di Aula KPU Provinsi Lampung. pada tangal 19 April 2016 dimulai dari pukul 09.00 sampai dengan 14.30. Kegiatan tersebut dilaksanakan terkait dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Hadir sebagai pembawa materi Handi Mulyaningsih, Anggota  KPU Provinsi Lampung. bu Handi, demikian panggilan akrabnya menyampaikan materi Standar Operasional Prosedur (SOP), terkait bentuk dan macam-macam informasi publik yang harus ada dalam e-PPID KPU Kabupaten / Kota. 
Terima kasih atas kunjungannya
Cara Membuat Blog Blogger Indonesia