Selamat Datang di Blog Resmi KPU Kabupaten Tanggamus ----- Melayani Rakyat Menggunakan Hak Pilihnya -----

20 Mei 2016

Rumah Pintar, Upaya KPU Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Denpasar,kpu.go.id- Pendidikan Pemilih merupakan salah satu instrumen penting dalam peningkatan partisipasi pemilih dalam pemilu, upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meningkatkan partisipasi pemilih menemui cukup banyak tantangan. Tantangannya diantara lain rendahnya kesadaran untuk menanamkan nilai-nilai yang berkaitan dengan pemilu dan demokrasi.

Hal tersebut tidak menghalangi KPU untuk terus melakukan usaha-usaha untuk melakukan pendidikan pemilih, salah satu cara yang ditempuh oleh KPU adalah dengan meluncurkan rumah pintar pemilu. Rumah pintar pemilu diharapkan untuk memberikan gambaran dan informasi yang lengkap mengenai kepemiluan bagi masyarakat.

Ketua KPU, Husni Kamil Manik mengungkapkan “Ada banyak pertanyaan, kenapa selama ini tidak ada rumah pintar, itu bukan berarti selama ini masyarakat tidak pintar. Tetapi kita (KPU-red) ingin merumahkan orang pintar. Kita kumpulkan dalam satu wadah supaya dalam kegiatan pemilu kedepan, jauh lebih efektif,” ujarnya, Kamis (19/5)

Hal tersebut diungkapkan Husni dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pilot Project Rumah Pintar Pemilu di Gedung KPU Provinsi Bali.

Sebelum di KPU Provinsi Bali, terdapat 37 satuan kerja (satker) yang menjadi target pilot project rumah pintar pemilu, yakni 19 KPU Provinsi dan 18 KPU Kabupaten/Kota

Dalam acara tersebut juga dilakukan juga penandatanganan nota kesepahaman KPU Provinsi Bali dengan stakeholder, diantaranya Univeristas Udayana, ISI (Institut Seni Indonesia) Denpasar, STP Nusa Dua Bali dan Pertuni dalam pemanfaatan rumah pintar pemilu sebagai program pendidikan pemilih, 

Selain penandatanganan dengan Univeristas dan Perguruan Tinggi, KPU Provinsi Bali juga menandatangani nota kesepahaman dengan Komisi Informasi Provinsi Bali dan Ombusman terkait keterbukaan dan pelayanan informasi publik.

Acara rakor tersebut juga di hadiri oleh Komisioner KPU, Sigit Pamungkas, Juri Ardiantoro dan Ida Budhiati, Ketua Komisi Informasi Bali I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Ketua Ombusman Bali Umar Ibnu Al Khattab , Rektor Universitas Udayana, Rektor STP Nusa Dua Bali, Rektor ISI dan Ketua Pertuni (ajg/red. FOTO KPU/dosen/Humas)
Sumber. kpu.go.id

18 Mei 2016

RAPAT KOORDINASI KPU KABUPATEN TANGGAMUS

Rapat Koordinasi KPU Kabupaten Tanggamus
Kota Agung-KPU Kabupaten Tanggamus. Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus, Sekretariat KPU Kabupaten Tanggamus melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Anggota KPU Kabupaten Tanggamus pada tanggal 17 Mei 2016. Acara dilaksanakan di ruang Aula Sekretariat KPU Kabupaten Tanggamus dari pukul 10.00 s/d 13.00 WIB dihadiri oleh Anggota KPU, Sekretaris, Para Kasubbag dan seluruh Staff Sekretariat dilingkungan KPU Kabupaten Tanggamus.

Dalam sambutannya ketika membuka Rapat tersebut Yetrisman Selaku Sekretaris KPU Kabupaten Tanggamus menyapaikan pentingnya disiplin pegawai terkait dengan jam masuk dan jam pulang pegawai "bagaimana kita mau sukses dalam pekerjaan kita kalau kita tidak disiplin" ungkapnya. Dia juga menekankan kepada pegawai untuk memahami tupoksi masing-masing sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan efektif dan efesien mengingat pada tahun 2017 KPU Kabupaten Tanggamus mulai memasuki tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak sehingga ketika waktunya tiba KPU Kabupaten Tanggamus sudah siap untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Rapat Koordinasi KPU Kabupaten Tanggamus
Ketua KPU Kabupaten Tanggamus, Otto Yuri Saputra menyampaikan perlunya penguatan peran, tugas dan fungsi PPID KPU Kabupaten Tanggamus hal ini terkait dengan   Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publlik dan Pereturan Komisi Pemilihan Umum No 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Pulblik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Pada kesempatan tersebut Otto Yuri Saputra juga menyampaikan himbauan kepada Pegawai Sekretariat KPU yang kedudukannya sebagai PNS Organik untuk dapat memberikan contoh yang baik kepada pegawai yang lain di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Tanggamus.

29 April 2016

Sekolah Demokrasi Putaran Ke-2 di SMA Negeri Talang Padang

Sambutan ketua Himappta
Kota Agung, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanggamus, menyelenggarakan Sekolah Demokrasi untuk kedua kalinya bertempat di SMA Negeri Talang Padang. Kegiatan yang terselenggara dengan bekerjasama dengan Himpunan Mahasiswa, Pemuda, Pelajar Kabupaten Tanggamus (Himappta), diikuti oleh sekitar 40 siswa/siswi perwakilan dari pengurus Osis dan organisasi ekstra kurikuler ini juga dihadiri oleh kepala sekolah dan guru SMA Negeri Talang Padang.

Dalam sambutannya kepala sekolah SMA Negeri Talang Padang, menyambut baik kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tanggamus. 

Peserta Sekolah Demokrasi
"Seperti halnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga atau instansi pemerintah lainnya, untuk diketahui bahwa minggu kemarin Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Tanggamus juga melakukan sosialisasi di sini, kami menyambut dengan baik dan berharap agar peserta yang sudah kami pilih ini bisa menjadi agen yang akan menularkan pengetahuannya kepada teman-teman lainnya."

Materi yang disampaikan pada kegiatan Sekolah Demokrasi di sekolah yang dikenal dengan sebutan "SMANTAP" ini, meliputi pengenalan demokrasi, peran siswa dalam kehidupan demokrasi, dan seluk-beluk pengetahuan tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dan penyelenggara Pemilu. Diharapkan para siswa sebagai pemilih pemula di penyelenggaraan Pemilu yang akan datang, bisa memiliki pengetahuan yang cukup tentang sistem demokrasi dan pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. 

Penyerahan Plakat kepada kepala sekolah
Dari kegiatan Sekolah Demokrasi ini, diharapkan lahirnya pemilih-pemilih cerdas dan bisa mencerdaskan masyarakat sekitarnya. Antoniyus, anggota KPU Kabupaten Tanggamus, di salah satu akun media sosialnya mengatakan "Pendidikan politik bagi pemilih pemula sangat penting sifatnya, mengingat selain jumlahnya yang banyak, pada kelompok ini juga rentan untuk dijadikan objek manipulasi politik. Tentu kita berharap lahirnya pemilih yang cerdas, sehingga demokrasi yang substansial bisa terwujud. KPU Kabupaten Tanggamus dengan keterbatasannya pada kesempatan ini berusaha menjadi pendorong bagi kelompok-kelompok muda untuk bekerjasama memberikan pendidikan politik terutama dilingkungan pendidikan."

26 April 2016

Surat Palsu Mengatasnamakan KPU RI



Jakarta, kpu.go.id - Dengan ini disampaikan kepada seluruh jajaran KPU se-Indonesia dan stakeholder terkait, untuk dapat kira nya berhati - hati dan melakukan pengecekan ulang, mengingat adanya temuan surat palsu yang mengatasnamakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI). Permohonan surat tersebut berisi permintaan pemutakhiran biodata anggota partai politik kabupaten/kota.

Berkaitan dengan hal ini disampaikan bahwa surat tersebut JELAS PALSU dan TIDAK DIKELUARKAN OLEH KPU RI.

Demikian informasi ini disampaikan untuk dapat menjadi maklum

Surat Palsu klik disini

22 April 2016

KPU Kabupaten Tanggamus Ikut Sukseskan MTQ Ke-44 Provinsi Lampung

Gubernur Lampung Ridho Ficardo (kiri) 
menyerahkan piala bergilir kepada Bupati Tanggamus 
Bambang Kurniawan (Foto: lampots)
Gubernur Lampung Ridho Ficardo membuka Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Ke-44 Tingkat Provinsi Lampung 2016 di Islamic Center Kabupaten Tanggamus, Kamis malam, 21/4/2016. Dalam kesempatan itu, Gubernur meminta agar semua pihak menghidupan taklim.

Pembukaan MTQ yang diikuti oleh 75 Kafilah, ditandai pemukulan beduk oleh Gubernur yang diikuti bupati/wali kota se-Lampung. Setelah pemukulan beduk berlanjut peluncuran kembang api ke angkasa tepat di atas halaman masjid.

Gubernur menyampaikan agar MTQ bisa menjadi sarana syiar, membumikan nilai-nilai intisari Alquran dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat.

“Lewat kegiatan keagamaan kita bisa melewati berbagai tantangan, salah satunya bahaya narkoba. Saya imbau kepala daerah lakukan tindak-tindakan antisipatif,” kata dia.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo, Kapolda Lampung Brigjen Ike Edwin, Danlanal Lampung Kol (L) Yana Herdiana, ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, bupati/wali kota se-Provinsi Lampung, Ketua LPTQ Pusat Muhammadiyah Amin, ketua LPTQ se-Provinsi Lampung.

Tabuh beduk bersama gubernur dan bupati/wali kota
se-Provinsi Lampung (foto: tribunnews)

Dalam laporannya, Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan, mengatakan MTQ ke-44 tingkat Provinsi Lampung yang diselenggarakan di Tanggamus dari 20-27 April 2016 diikuti sebanyak 1.331 qari/qariah dengan tujuh cabang perlombaan dengan masing-masing tempat yakni arena utama Masjid Nurul Faizin Kompleks Islamic center Kotaagung, Masjid Al-Islah Pasar Madang, GSG Islamic Center, Aula Jenderal Sudirman Makodim 0424 Tanggamus, Taman Kota Ir Soekarno Kotaagung, dan STIMIK Kotaagung. Kemudian untuk mengkomodasi para kafilah disediakan 10 pemondokan dengan lokasi SUPM, mes perikanan, rumah dinas Ketua DPRD Tanggamus, Perumahan Kodim 0424/Tanggamus, perumahan Polres, dan SLB Kotaagung.

"Saya ingin ucapkan selamat datang di Tanggamus, kami ucapkan terima kasih telah diberi kepercayaan menjadi tuan rumah MTQ ke-44 tingkat Provinsi Lampung tahun 2016. Pemkab Tanggamus sudah berupaya maksimal sebagai tuan rumah, dan ini juga didukung partisipasi masyarakat agar pelaksanaan MTQ menjadi baik, sehingga harapan semua pihak dapat terwujud, mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan," ujar Bambang.

Dalam rangka berpartisipasi pada penyelenggaraan MTQ kali ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanggamus, menjadi fasilitator dan bertanggungjawab pada Mimbar 7, cabang Musabaqah Makalah Ilmiah Al-Qur'an, cabang musabaqah yang baru pertama kali dilombakan pada MTQ Ke-44 di Provinsi Lampung, sementara secara nasional sudah resmi masuk dalam cabang yang dilombakan. 
Sekretaris KPU Kabupaten Tanggamus, Ye Triswan, mengatakan bahwa keterlibatan ini diperlukan dalam rangka ikut serta secara aktif KPU dalam menyukseskan kegiatan pemerintah daerah dan kemasyarakatan lainnya, yang dalam hal ini pada penyelenggaraan MTQ Ke-44 Provinsi Lampung. (Sumber: Dari berbagai sumber)

19 April 2016

Rapat Koordinasi Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik

Rapat Koordinasi di KPU Provinsi
Kota Agung 19 April 2016, KPU Kabupaten Tanggamus ( Ketua, Anggota Devisi Sosialisasi dan Kasubag Teknis dan Hupmas ) menghadiri undangan KPU Provinsi Lampung pada acara Rapat Koordinasi Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik ‎Antara KPU Provinsi Dengan KPU Kabupaten / Kota Se-Provinsi Lampung

KPU Sebagai lembaga publik harus mampu memberikan informasi kepada publik, terkait kinerja, akuntabilitas lembaga sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik demikian yang disampaikan Ketua KPU Provinsi Lampung Nanang Trenggono Ketika membuka acara Rapat Koordinasi Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik. 

Kegiatan yang dilaksanakan hanya sehari tersebut bertempat di Aula KPU Provinsi Lampung. pada tangal 19 April 2016 dimulai dari pukul 09.00 sampai dengan 14.30. Kegiatan tersebut dilaksanakan terkait dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Hadir sebagai pembawa materi Handi Mulyaningsih, Anggota  KPU Provinsi Lampung. bu Handi, demikian panggilan akrabnya menyampaikan materi Standar Operasional Prosedur (SOP), terkait bentuk dan macam-macam informasi publik yang harus ada dalam e-PPID KPU Kabupaten / Kota. 

KPU Gelar Uji Publik Empat Draf Peraturan

Ilustrasi Peraturan KPU
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar uji publik terhadap empat draf Peraturan KPU (PKPU) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) hari ini.

Empat PKPU tersebut antara lain perubahan atas PKPU Nomor 9 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Wali kota & Wakil Wali kota.

Kemudian perubahan atas PKPU Nomor 6/2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Wali kota dan Wakil Wali kota.

Perubahan atas PKPU Nomor 7 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Wali kota dan Wakil Wali kota serta Perubahan atas PKPU Nomor 10 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Wali kota dan Wakil Wali kota.

Sebelumnya KPU juga telah menguji publik dan mengkonsultasikan satu draf PKPU yakni program tahapan dan jadwal. PKPU tersebut telah ditetapkan dengan Nomor 3/2016.

"Telah diundaangkan satu PKPU, tahapan program jadwal. PKPU ini diberi Nomor 3/2016," ucap Ketua KPU Husni Kamil Manik, di Gedung KPU, Jakarta, Senin (18/4/2016). Sumber:Koran Sindo, Dian Ramdhani

11 April 2016

KPU Tanggamus Laksanakan Stock Okname Kotak dan Bilik Suara




Pelaksanaan Inventarisasi
Kota Agung, KPUKabupaten Tanggamus – Menindaklanjuti Surat KPU Nomor 336/SJ/III/2016, tanggal 23 Maret 2016, perihal  Pelaksanaan Pemeriksaan Fisik (stock opname) Kotak Suara dan Bilik Suara yang terbuat dari bahan alumunium, KPU Kabupaten Tanggamus melaksanakan Inventarisasi terhadap barang persediaan kotak dan bilik suara eks Pemilu 2014. 

Keigatan ini dilaksanakan dalam rangka pemeliharaan dan inventarisasi logistik eks Pemilu serta persiapan Pilkada serentak  dan dalam rangka penata usahaan barang persediaan serta adanya rekomendasi dari BPK RI. Sehingga dengan dilaksanakannya kegiatan tersebutkotak dan bilik suara siap dipergunakan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 mendatang. 

Pelaksanaan inventarisasi yang dikerjakan lima belas orang ini memakan waktu lima hari yaitu dari tanggal 4 April sampai dengan tanggal 8 April 2016, hal tersebut sesuai target yang ditentukan yaitu llima hari kerja ungkap Rifmidar sebagai ketua tim inventarisasi logistik KPU Kabupaten Tanggamus.  

06 April 2016

Pemilu dan Demokrasi


Mengapa kita mesti menggelar Pemilu 2014 yang menghabiskan 22 Trilyun Rupiah?Apakah tidak lebih baik uang tersebut diberikan saja langsung kepada jutaan warga miskin yang belum cukup sandang, pangan dan papan? Kenapa untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden ini mesti mengeluarkan banyak tenaga dan belum tentu juga pemimpin yang jadi nantinya akan memperhatikan kita? Akan tetapi, jika tidak melalui Pemilu, lantas dengan cara apa dan bagaimana pemimpin kita dipilih?
Pemiluadalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Pemilu dan Demokrasi
Pemilu dan Demokrasi - Ilustrasi
Melalui Pemilu, pemerintahan sebelumnya yang tidak memihak rakyat bisa diganti. Jika pemimpin yang dipilih oleh rakyat pada Pemilu sebelumnya ternyata kebijakannya tidak memihak rakyat maka rakyat bisa bertanggungjawab dengan tidak memilihnya lagi di Pemilu berikutnya.
Inilah kelebihan demokrasi melalui Pemilu langsung. Cara seperti ini berusaha benar-benar mewujudkan pemerintahan yang dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi menghendaki, kekuasaan tidak dipegang oleh segelintir orang, tetapi oleh kita semua dengan melakukan pengecekan ulang dan perbaikan-perbaikan secara bertahap. Melalui Pemilu langsung, masyarakat pemilih bisa menilai apakah pemerintahan dan perwakilan pantas dipilih kembali atau justru perlu diganti karena tidak mengemban amanah rakyat.
Sebagai salah satu alat demokrasi, Pemilu mengubah konsep kedaulatan rakyat yang abstrak menjadi lebih jelas. Hasil Pemilu adalah orang-orang terpilih yang mewakili rakyat dan bekerja untuk dan atas nama rakyat. Tata cara seleksi mencari pemimpin dengan melibatkan sebanyak mungkin orang telah mengalahkan popuralitas model memilih pemimpin dengan penunjukan langsung atau pemilihan secara terbatas.
Dengan demikian, Pemilu adalah gerbang perubahan untuk mengantar rakyat melahirkan pemimpin yang memiliki kemampuan untuk menyusun kebijakan yang tepat, untuk perbaikan nasib rakyat secara bersama-sama. Karena Pemilu adalah sarana pergantian kepemimpinan, maka kita patut mengawalnya. Keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh tahapan Pemilu sangat dibutuhkan. Masyarakat perlu lebih kritis dan mengetahui secara sadar nasib suara yang akan diberikannya. Suara kita memiliki nilai penting bagi kualitas demokrasi demi perbaikan nasib kita sendiri.
Keterlibatan masyarakat dapat dimulai sejak memastikan dirinya terdaftar sebagai pemilih, meneliti dan mempelajari para pasangan calon, mengikuti dan mengawasi pelaksanaan kampanye, melaporkan pelanggaran penyelenggara dan peserta, mencari tahu tentang calon pemimpin, memberikan suara pada hari pemungutan suara serta menjaga suara yang telah diberikannya murni berdasarkan hasil suara di TPS.
Sebanyak mungkin informasi tentang peraturan dan pelaksanaan dalam Pemilu dapat menjadi pengetahuan yang dimiliki oleh pemilih dan menjadi modal utama Pemilu akan berjalan dengan tertib, lancar dan damai untuk kepentingan nasib bangsa kedepan.
Demokrasi hendak menjawab dua pertanyaan penting: untuk kepentingan siapa kekuasaan dijalankan (demokrasi substansial); dan bagaimana kekuasaan itu dikelola (demokrasi prosedural). Dua pertanyaan kunci ini juga bisa dikemukakan dalam konteks Pemilu: untuk kepentingan siapa Pemilu dilaksanakan; dan bagaimana menjamin Pemilu agar kepentingan rakyat betul-betul diakomodasi.

Alasan pelaksanaan Pemilu :

  • Pemilu merupakan alat atau sarana pergantian kekuasaan yang paling demokratis.
  • Pemilu merupakan alat kontrol bagi kualitas kepemimpinan politik suatu pemerintahan. Rakyat dapat memberikan apresiasi dan penghukuman pemimpin daerah yang berkuasa dapat berlanjut atau tergantikan sesuai kinerjanya ketika berkuasa.
  • Pemilu menjadi pilihan paling demokratis untuk menguji kualitas kedekatan calon pemimpin dengan masyarakatnya.
  • Pemilu mampu mencerminkan arus harapan yang muncul dalam masyarakat  tentang apa yang mereka inginkan dari pemerintahannya.
  • Pemilu merupakan sarana mendapatkan informasi mengenai calon kepala daerah sebelum publik menentukan pilihannya secara rasional.
  • Aspek jangkauan partisipasi, Pemilu juga menyediakan ruang partisipasi yang memadai bagi dihimpunnya aspirasi publik.
  • Pemilu menjadi sarana menghukum pemimpin yang lalai terhadap rakyat dengan cara tidak dipilih lagi dalam Pemilu.
Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, kekuasaan sepenuhnya ada di tangan rakyat, artinya suara rakyatlah yang menentukan masa depan pemimpinnya. Pemerintahan yang dibentuk benar-benar berdasarkan keinginan dan kepercayaan rakyat. Warga masyarakat yang mempunyai hak pilih mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memberikan suaranya.

Prinsip Pemilu Demokratis :

  1. Dilaksanakan oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu (Jajaran KPU dan Jajaran BAWASLU) yang mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun.
  2. Dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan  adil.
  3. Semua tahapan dilaksanakan secara demokratis, prosedural, transparan dan akuntabel.
  4. Pemerintah dan jajarannya menjaga integritas dan netralitas.
  5. Melindungi dan menjaga kesamaan hak pemilih dengan prinsip satu suara mempunyai nilai yang sama (one person, one vote dan one value).
Bagaimana sebetulnya mengukur Pemilu bisa dikatakan sebagai Pemilu yang jurdil dan demokratis? Tidak ada ukuran baku akan hal itu. Namun setidaknya beberapa ukuran dari manifesto dan deklarasi tentang kriteria Pemilu yang bebas dan adil yang secara bulat diterima oleh Dewan Antar Parlemen pada sidangnya yang ke 154 patut untuk kita perhatikan. Deklarasi tersebut menggarisbawahi hal-hal pokok dalam penyelenggaraan pemilu yang jurdil, demokratis dan di selenggarakan dalam suasana yang bebas dari tekanan, yaitu sebagai berikut :
  • Setiap pemilih mempunyai hak memberikan suara dalam Pemilu tanpa diskriminasi.
  • Setiap pemilih mempunyai hak mendapatkan akses informasi yang efektif, tidak berpihak dan tidak diskriminatif.
  • Tidak seorang pun warga yang memilih hak dapat dicegah haknya untuk memberikan suara atau didiskualifikasi untuk mendaftar sebagai pemilih, kecuali sesuai kriteria obyektif yang ditetapkan undang-undang.
  • Setiap orang yang ditolak haknya untuk memilih atau untuk didaftarkan sebagai pemilih berhak naik banding ke pihak yang berwenang untuk meninjau keputusan itu dan untuk mengoreksi kesalahan secara cepat dan efektif.
  • Setiap pemilih mempunyai hak dan akses yang sama pada tempat pemungutan suara untuk dapat mewujudkan hak pilihnya.
  • Setiap pemilih dapat menentukan haknya sama dengan orang lain dan suaranya mempunyai nilai yang sama dengan suara pemilih yang lain.
  • Setiap pemilih mempunyai hak memberikan suara secara rahasia adalah mutlak dan tidak boleh dihalangi dengan cara apapun.
Demokrasi juga menyangkut kegiatan sehari-hari masyarakat. Proses demokrasi harus tercermin dalam interaksi antar kelompok dan golongan dalam masyarakat, seperti berbagai kelompok kepentingan (interest groups), kelompok penekan (pressure groups), keluarga dan individu. Demokrasi mengandaikan adanya kesejajaran antara individu atau warga negara, tanpa adanya perbedaan berdasarkan apapun, jenis kelamin, warna kulit, agama dan etnisnya.

Konsensus negara demokratis telah memastikan terselenggaranya Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai salah satu indikator yang mutlak harus dijalankan. Bagi Indonesia, Pemilu sudah menjadi bagian integral historis daripada pelaksanaan sistem ketatanegaraan. Satu dekade setelah proklamasi 1945, tepatnya tahun 1955 Indonesia sudah melangsungkan Pemilu pertama yang demokratis. Kemudian berlanjut pada Pemilu pada era Orde Baru tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997. Selanjutnya pada masa reformasi telah berlangsung tiga kali Pemilu, yakni  tahun 1999, 2004, dan 2009. Sehingga istilah Pemilu sudah sangat familiar bagi penduduk di republik ini, dan tentu saja, sudah diserap sebagai pengetahuan dasar bagi hak politik rakyat Indonesia.
Merunut kembali sejarah Pemilu 1955, Pemilu di era rezim Orde Baru, Pemilu di masa reformasi, dan Pemilu di berbagai daerah, sebenarnya bisa diambil beberapa pelajaran penting tentang pemantauan pemilu. Pemilu 1955 berlangsung pada nuansa dan suasana kepartaian yang ideologis dan partisipatif. Semangat kontestasi yang dibuktikan lebih dari 100 peserta Pemilu membuat setiap kontestan saling mengawasi pelaksanaan Pemilu.
Sementara Pemilu di masa rezim kleptokratik Orde Baru berada pada semangat zaman yang represif-totaliter. Deparpolisasi dan anti partisipasi masyarakat sangat mendominasi penyelenggaraan Pemilu di masa itu. Apalagi penyelenggara pemilu masa Orde Baru melekat pada pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri. Sehingga menjadi logis, isu
pemantauan melekat pada domain rezim pemerintah. Karena sejatinya Pemerintah Orde Baru tidak ingin Pemilu diawasi oleh rakyat yang dalam konstitusi diakui sebagai pemilik sah kedaulatan sejati.
Kemudian pada Pemilu 1997 menjadi akhir dari Pemilu rezim Orde Baru. Semangat reformasi mengkristal dengan adanya keinginan untuk terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil. Sehingga pelaksanaan Pemilu 1999, 2004, 2009 isu pemantauan Pemilu menjadi instrumen yang dikembangkan secara sistematis, misalnya melalui pelembagaan Pengawas Pemilu dan membuka ruang bagi kelompok pemantau.

Asas Pemilu


  1. Jujur : Penyelenggara/pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta Pemilu, pengawas, dan pemantau Pemilu dan pemilih bersikap dan bertindak jujur.
  2. Adil : Penyelenggaraan Pemilu setiap pemilih dan Parpol peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.
  3. Langsung : Rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.
  4. Umum : Semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu sudah berumur 17 tahun atau telah pernah kawin, berhak ikut memilih dalam Pemilu.
  5. Bebas : Setiap warga negara yang memilih menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun.
  6. Rahasia : Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun.


Sumber : jppr.or.id

01 April 2016

KPU TANGGAMUS SELENGGARAKAN SEKOLAH DEMOKRASI



Foto bersama KPU, Kepala Sekolah, Himapta, Osis
Kota Agung, KPU Kab. Tanggamus.- “Sekolah Demokrasi”, demikian kata yang digunakan sebagai tema dalam kegiatan sosialisasi pemilu bagi pemilih pemula yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus pada tangal 28 Maret 2016. 

Acara tersebut terlaksana berkat kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanggamus dengan  Himpunan Mahasiswa, Pelajar, Pemuda Tanggamus (HIMAPPTA) yang diketuai oleh Azhar Kahfi Mafdatama.

Kegiatan  bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu, hal ini terkait dengan tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu di era reformasi cenderung menurun. kegiatan Sosialisasi ini, dimaksudkan untuk menggugah, menumbuhkan dan membangun kesadaran serta memberikan pemahaman kepada siswa akan pentingnya pelaksanaan Pemilu. Sosialisasi ini tidak hanya menekankan kuantitas jumlah pemilih, tetapi juga kualitas pemilih dan membangun kesadaran pemilih dalam melaksanakan hak sekaligus kewajibannya sebagai warga negara, yang saat ini cenderung berfikir pragmatis dalam memilih wakilnya di pemerintahan.

Peserta Serkolah Demokrasi
Kegiatan yang berlangsung dalam sehari tersebut di ikuti oleh sekitar 250 peserta, mereka adalah siswa siswi SMA Negeri 1 Air Naningan Kabupaten Tanggamus. Hadir dalam kegiatan tersebut Otto Yuri Saputra, Ketua KPU Kabupaten Tanggamus, Angga Lazurdi, Antonius dan Hayesta F. Imanda Anggota KPU Kabupaten Tanggamus yang sekaligus sebagai narasumber pada acara tersebut. 

Muntaha, selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Air Naningan menyambut baik atas diselenggarakannya acara tersebut  dan berharap agar bisa berkelanjutan, karena acara tersebut dapat menambah wawasan bagi siswa-siswi terutama tentang kepemiluan.

31 Maret 2016

Penentuan Calon Kepala Daerah Harus Inklusif

Penentuan calon kepala daerah melalu jalur partai politik mesti bersifat inklusif. Proses pengambilan keputusan mesti melibatkan anggota dari partai politik. Sayangnya, regulasi yang ada saat ini belum mempunyai semangat inklusif ini.

“Formula pencalonan kepala daerah yang ada di dalam regulasi pilkada sangat tidak sesuai dengan prinsip demokrasi internal partai politik. Proses penentuan calon mestinya bersifat inklusif,” kata Fadli Ramadhanil, peneliti pada Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), saat dihubungi (28/3).

Ia merinci, UU No 8/2015 hanya menegaskan bahwa pendaftaran pasangan calon gubernur, bupati/walikota diketahui oleh ketua dan sekretaris partai politik di tingkat dimana ia dicalonkan. Ketentuan ini memberi kewenangan lebih pada pejabat partai dan menihilkan hak anggota partai.

Mekanisme ini tentu mematikan proses demokrasi internal partai dalam pengajuan calon kepala daerah.

“Kondisi ini juga kemudian yang menegasikan peran dan keberadaan pengurus daerah partai politik, khususnya tingkatan pengurus yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah,” kata Fadli. [Dhika]

sumber: Rumah Pemilu.org

15 Maret 2016

Uji Publik Peraturan KPU Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2017

Rakor Pilkada 2017
Dalam uji publik Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2017, Senin (14/3) di Ruang Sidang Utama KPU. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan Kabupaten/Kota di 101 Daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017 akan mengumumkan syarat minimal dukungan bagi pasangan calon perseorangan pada tanggal 1 Mei 2016.

Berbeda dengan pada pelaksanaan Pilkada sebelumnya, Fery Kurnia Rizkyansyah, Anggota KPU RI mengatakan jumlah minimal syarat dukungan calon perseorangan pada Pilkada 2017 ditentukan berdasarkan jumlah DPT Pemilu terakhir.

Selain basis data penentuan jumlah minimal, yang berbeda dalam rancangan Peraturan KPU tersebut ialah adanya penambahan waktu bagi pelaksanaan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan tahap 2 menjadi tujuh hari.

Rancangan Peraturan KPU ini juga tidak mengatur secara detail tentang tahapan sengketa perselisihan hasil pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut karena Mahkamah Konstitusi telah memiliki Peraturan tersendiri yang mengatur tentang jadwal penyelesaian sengketa PHP, sehingga KPU akan berpedoman pada peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Hadar Nafis Gumay, Anggota KPU RI mengatakan bahwa rancangan tahapan, program dan jadwal Pilkada ini ditetapkan secara umum. KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dapat membuat track jadwal tersendiri apabila terdapat situasi-situasi khusus.

Situasi-situasi khusus sebagaimana dimaksud Hadar antara lain adalah apabila NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) belum ditandatangani  sampai jadwal pembentukan badan ad hoc penyelenggara pemilu, adanya putusan pengadilan yang memutuskan menunda tahapan Pilkada dan pasangan calon kurang dari dua pasangan ketika pendaftaran pertama dibuka.

Ida Budhati, Anggota KPU RI mengatakan rancangan Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada 2017 ini disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi penyelenggaraan Pilkada serentak Tahun 2015 serta aspirasi dari peserta dan para penggiat pemilu.

Ida Budhiati, mengatakan tahapan Pilkada Tahun 2017 akan berlangsung selama 10 bulan, dari bulan Mei 2016 sampai Februari 2017. Ada tambahan waktu lebih banyak pada tahapan pemutakhiran data pemilih dengan harapan adanya data pemilih yang lebih akurat.

Uji Publik Rancangan Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pilkada Tahun 2017 ini dihadiri oleh seluruh partai politik peserta pemilu dan para penggiat pemilu. Setelah diujipublikan, Rancangan Peraturan KPU ini akan dikonsultasikan ke pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Kamis, 17 Maret 2016. (Sumber: www.kpu.go.id)

Ringkasan Rancangan Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pilkada Tahun 2017 dapat diakses disini.
Terima kasih atas kunjungannya
Cara Membuat Blog Blogger Indonesia