Selamat Datang di Blog Resmi KPU Kabupaten Tanggamus ----- Melayani Rakyat Menggunakan Hak Pilihnya -----

20 Maret 2015

KPU Akan Simulasikan Pembatasan Dana Kampanye

Komisioner KPU RI, Ferry Kurnia Rizkiyansyah
JAKARTA, KOMPAS.com- Komisi Pemilihan Umum akan melakukan simulasi pembatasan dana pengeluaran pemilihan kepala daerah yang dinilai Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi masih menghasilkan angka yang tinggi.

"Sementara kami akan terus simulasikan. Ini soal acuan daftar pemilih atau daftar penduduk," kata Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah melalui pesan Blackberry Messenger yang diterima Antara di Jakarta, Kamis (19/3/2015).

Ferry mengatakan rumus penentuan pembatasan dana pilkada juga akan dikonsultasikan dengan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menentukan perhitungan yang tepat.

Sementara hingga kini ia mengatakan rumus yang akan diajukan adalah jumlah pemilih dibagi jumlah wilayah dikali indeks biaya daerah untuk menentukan pembatasan dana pengeluaran untuk pilkada oleh calon kepala daerah.

"Hingga kini rumusnya masih jumlah pemilih dibagi jumlah wilayah dan dikali indeks biaya daerah untuk menentukan pembatasan dana," kata dia.

Terkait pembatasan dana pengeluaran pilkada yang jumlahnya jauh lebih besar dibandingankan pilkada sebelumnya, ia mengatakan hal tersebut tergantung pada indeks biaya di daerah yang berbeda-beda.

Perludem menyatakan pembatasan pengeluaran dana yang ditetapkan KPU belum membatasi karena rumus rancangan peraturan KPU Dana Kampanye masih menghasilkan jumlah sangat besar.

Dengan jumlah pembatasan pengeluaran dana pilkada yang besar, Perludem meminta KPU mengubah rumus untuk menentukan angka yang tepat, sementara Perludem mengusulkan KPU menggunakan basis kepadatan penduduk karena sudah mencakup jumlah penduduk dan luas wilayah serta memakai standar biaya daerah kegiatan berdasar Kementerian Keuangan dengan menggunakan standar berbeda untuk setiap daerah.

Pembatasan dana pengeluaran pilkada dilakukan berdasar pasal 74 ayat (9) yang bertujuan menjaga pasangan calon terpilih mengutamakan kepentingan pemilih daripada penyumbang serta menghindari pemborosan dana untuk kampanye.
(sumber berita: www.kompas.com / sumber foto: www.kpu.go.id

Batasi Sosmed di Pilkada

Indopos-JAKARTA :Komisi II DPR RI bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan membahas pembatasan penggunaan jumlah akun media sosial (sosmed) yang digunakan para calon kepala daerah dj pemilihan kepala daerah (pilkada) 2015. Sementara yang diusulkan pihak penyelenggara kepada parlemen sebanyak tiga akun untuk satu calon kepala daerah. Hal tersebut sebagai pelengkap Undang-Undang (UU) No 1.Tahun 2015 tentang Pilkada serta mempermudah pengawasan kampanye maupun kampanye hitam para calon.

"Dalam UU No 1 Tahun 2015 tentang Pilkada tidak diatur secara rinci soal pembatasan akun sosmed tersebut. Untuk itu kita (DPR, red) akan membahasnya," ungkap Syarif Abdullah Al Kadrie, anggota Komisi II DPR RI kepada INDOPOS, Minggu (15/3).

Informasi yang berkembang, sambung Sekretaris Fraksi Partai NasDem itu, KPU telah pembentukan kesimpulan akan membatasi penggunaan akun sosmed hanya tiga akun resmi yang diperbolehkan untuk didaftarkan para calon, termasuk nm relawannya ke KPU.

"Hal itu bertujuan untuk mempermudah pengawasan kampanye maupun kampanye hitam para calon KDH dalam Pilkada 2015. Nanti setelah reses komisi n DPR akan bahas secara mendetail terhadap skenario yang di buat KPU," ujarnya.

Menurut Syarif Abdollah, fraksi mendukung pembatasan penggunaan akun sosmed tersebut untuk menutupi kekurangan pengawasan pilkada sebelumnya melalui sosmed. Karena,bila tujuannya untuk perbaikan terhadap kekurangan yang ada di masa lalu, dirinya sangat setuju terhadap hal tersebut.

Disisi lain, lanjutnya, KPU seharusnya juga memperhatikan peran media termasuk sosmed yang begitu besar terhadap masyarakat dalam mengetahui latar belakang calon yang hendak mereka pilih. Sebab, perkembangan dunia internet di Indonesia sudah maju.
(sumber berita: www.kpu.go.id / sumber foto: www.sosmedtoday.com)

12 Maret 2015

Enam Draft PKPU Terkait Penyelenggaraan Pilkada

Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI gelar uji publik terhadap enam draftPeraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Keenamdraft PKPU untuk uji publik tersebut antara lain:

  1. Rancangan PKPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; draft klik di sini
  2. Rancangan PKPU tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; draft klik di sini
  3. Rancangan PKPU tentang Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; draft klik di sini
  4. Rancangan PKPU tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; draft klik di sini
  5. Rancangan PKPU tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; draft klik di sini
  6. Rancangan PKPU tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. draft klik di sini

Kegiatan uji publik tersebut berlangsung selama dua hari (Rabu dan Kamis 11 dan 12 Maret 2015) Di ruang rapat lantai II, Gedung KPU RI, Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat. (Sumber: www.kpu.go.id)

11 Maret 2015

KPU Gelar Uji Publik Draft PKPU Terkait Pilkada

Jakarta, kpu.go.id- Komisi pemilihan Umum (KPU) RI gelar acara uji publik mengenai rancangan peraturan KPU terkait penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Rabu, (11/3).

Acara yang berlangsung di ruang rapat lantai II Gedung KPU RI, Imam Bonjol, Jakarta tersebut dihadiri oleh perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) penggiat pemilu, perguruan tinggi, Pusat Penelitian Politik LIPI, partai politik peserta pemilu, dan media massa.

Dalam pembukaannya, Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik yang didampingi oleh Sekretaris Jenderal KPU RI, Arif Rahman Hakim dan lima Komisioner KPU RI menjelaskan bahwa draft peraturan yang akan dilakukan uji publik antara lain:
  1. Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  2. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  3. Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
Setelah melakukan uji publik, Husni mengutarakan bahwa KPU akan melakukan perbaikan atas masukan para peserta uji publik. Kemudian hasil perbaikan tersebut akan dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan pemerintah, untuk kemudian menetapkannya sebagai peraturan.

Draft peraturan ini setelah melampaui uji publik, nanti kami akan melakukan perbaikan apa yang telah diusulkan dalam forum ini, dan hasil perbaikan itu kami akan ajukan konsultasi dengan DPR dan pemerintah. Setelah itu kami akan menetapkannya sebagai peraturan,” tuturnya.

Penetapan tersebut, lanjut Husni, akan dilakukan KPU paling lambat pertengahan April. KPU menargetkan sepuluh peraturan terkait penyelenggaraan pilkada dapat ditetapkan secara bersamaan sebelum tahapan penyelenggaraan pilkada dimulai.

“Penetapan draft PKPU sebagai peraturan, kami menargetkan awal bulan April 2015 ini, paling telat pertengahan bulan April, sepuluh paket peraturan yang telah dibahas hampir setengah tahun ini akan ditetapkan berbarengan, jadi kita berharap sebelum tahapan penyelenggaraan pilkada dilakukan, paket peraturannya telah tuntas,” lanjut Husni.

Ia berharap sebelum 18 Maret 2015 proses penomoran Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dapat tuntas dan segera diterbitkan, sehingga isi dari draft PKPU dapat merujuk pada UU tersebut.

“Mudah-mudahan sebelum tanggal 18 Maret ini Undang-Undang nya bisa diterbitkan, sehingga kami bisa menyesuaikan isi dari draft peraturan ini merujuk kepada Undang-Undang nya,” ujar dia.

Lebih lanjut, Husni menginformasikan bahwa dalam rancangan PKPU mengenai Tahapan, Program dan Jadwal, KPU mengusulkan hari pemungutan suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 dilaksanakan pada 9 Desember 2015. Hari tersebut dipilih dari dua pilihan hari pemungutan suara, yaitu pada 2 Desember 2015 atau 9 Desember 2015. 

“Dalam draft tentang tahapan, program, dan jadwal, kami mengajukan hari pemungutan suara pilkada serentak tahun 2015 adalah tanggal 9 Desember 2015. Kami tadinya mempertimbangkan tanggal 2 atau tanggal 9. Tapi dalam draft ini yang menjadi patokan adalah tanggal 9 Desember 2015,” tutur Husni.

Meskipun dalam draft PKPU mengenai Tahapan, Program dan Jadwal sudah menyebutkan tanggal pemungutan suara dalam pilkada serentak Tahun 2015, Husni menyatakan bahwa peserta uji publik dapat memberikan masukan lain atas tanggal pemungutan suara yang dirasa paling tepat.

“Ini ajuan, mungkin saja nanti bapak, ibu punya masukan lain, tanggal berapa yang paling tepat. Kalau dalam UU yang ditetapkan oleh DPR, rekomendasi nya bulan Desember. Kami berharap peran serta bapak, ibu dapat memberi masukan optimal kepada kami, sehingga kualitas PKPU yang kita terbitkan untuk pilkada ini bisa meningkat lebih baik,” tutup nya. 
(Sumber: www.kpu.go.id)

09 Maret 2015

Tahapan Pilkada Serentak Dimulai April 2015

Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiyansyah menuturkan bahwa bulan April 2015 ini proses tahapan pilkada serentak sudah dimulai. Dia mengingatkan parpol untuk mempersiapkan diri.

"April mendatang seluruh parpol harus telah siap untuk mengikuti proses Pilkada," kata dia di Kantor KPUD Bali, Rabu 4 April 2015.

Mengenai syarat administratif partai politik yang masih memiliki dualisme kepemimpinan, Ferry mengaku akan berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM mengenai kepengurusan yang sah.

"Kami akan tetap mengacu di Kemenkumham baik itu PPP ataupun Golkar," ujarnya.

Mengenai dualisme kepengurusan di partai politik, ia berharap dapat diselesaikan dengan baik oleh partai tersebut.

"Pada intinya kami berharap agar Partai Golkar dan PPP segera bisa menyelesaikan konfliknya," kata dia.

Mengenai pelaksanaan pilkada serentak, Ferry mengaku KPU telah menyiapkan sepuluh peraturan dan akan diselesaikan dalam rapat pleno minggu ini.

"Ada 10 peraturan yang disiapkan dan dalam minggu ini akan dituntaskan dalam rapat pleno KPU. Kami mencoba untuk mengestimasikan sekitar awal Maret untuk dituntaskan," papar Ferry.

Kemudian, lanjut Ferry, pada minggu kedua atau ketiga KPU akan melakukan konsultasi publik. Peraturan yang disiapkan oleh KPU akan dilakukan uji publik dengan melibatkan media dan LSM. Setelah itu, pada minggu ketiga atau keempat KPU akan melakukan konsultasi dengan pemerintah dan DPR.

"Pasca dilakukan konsultasi dengan pemerintah dan DPR pada minggu ketiga atau keempat, diharapkan awal April nanti kita sudah menetapkan peraturan KPU. Sehingga, tahapan bisa berjalan sekitar pertengahan April," ujarnya.
(Sumber: viva.co.id)

Sepuluh PKPU Pilkada akan Disosialisasikan Serentak

Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay (sumber: akun fb Hadar NG
Sepuluh Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) akan ditetapkan dan disosialisasikan serentak. Hal ini dilakukan supaya semua pihak punya kesempatan memahami aturan main sejak awal, apalagi dalam persiapan Pilkada kali ini yang relatif singkat.

“Agak ambisius memang karena gak ada pilihan. Ini supaya semua pihak punya kesempatan memahami aturan main sejak awal,” ujar Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hadar Nafis Gumay kepada Rumah Pemilu, Jumat (6/3).

Dalam pembuatan PKPU, biasanya KPU mengeluarkan bertahap dengan menyesuaikan terhadap jadwal. Namun karena persiapan kali ini hanya ada empat bulan dalam pembuatan dan sosialisasi, sehingga harus dilakukan serempak.

Kesepuluh PKPU yang sedang dibahas, mulai minggu depan akan dikonsultasikan kepada publik seperti partai politik, masyarakat sipil, media massa dan KPU daerah. Setelah mendapat masukan, PKPU ini akan dibawa ke DPR dan ditetapkan. “Awal April kita sudah bisa tetapkan,” kata Hadar.
 
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil mengatakan memang tidak ada pilihan bagi KPU dan harus menetapkannya dalam waktu singkat. Yang terpenting ketika dalam uji publik nanti harus dilakukan maksimal sehingga semua pihak diharapkan memberikan masukan bagi PKPU.
(Sumber: Rumah Pemilu)

26 Februari 2015

KPU Susun Dua Skenario Pemungutan Suara Pilkada Serentak

Anggota KPU Hadar Nafis Gumay (Sumber: kpu.go.id)
KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, Komisi Pemilihan Umum menyusun dua skenario pelaksanaan pemungutan suara pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota pada 2 Desember 2015 atau 9 Desember 2015.

"Kami sudah menyusun sepuluh draf terkait pelaksanaan pilkada. Menyangkut harinya masih belum diputuskan antara tanggal 2 Desember atau 9 Desember 2015," kata Ferry ditemui di Gedung KPU Pusat, di Jakarta, Selasa (24/2/2015).

Pertimbangan pemilihan tanggal pelaksanaan pemungutan suara tersebut didasarkan daerah di kawasan timur Indonesia yang sebagian besar merayakan Natal.

KPU memperhitungkan adanya tahapan pasca-pemungutan yang bersamaan dengan Hari Natal dan libur akhir tahun supaya tahapan pilkada tidak terganggu.

"Kalau berkaca pada pilkada di Kabupaten Sitaro (Kepulauan Siau Tagulandang Biaro) di Provinsi Sulawesi Utara dulu, mereka menggelar pilkada di tanggal 9 Desember. Itu bisa jadi acuan kami menghitung proses rekapitulasi suaranya, apakah bertabrakan dengan Natal, itu yang harus kami perhitungkan juga," ujar Ferry.

Terkait dengan keterbatasan waktu yang dimiliki hingga pelaksanaan pemungutan suara, Komisioner Hadar Nafis Gumay mengatakan pihaknya memerlukan waktu setidaknya dua bulan untuk menyelesaikan dan menetapkan peraturan terkait pilkada. Sehingga, berdasarkan perhitungan KPU, tahapan pilkada bisa dimulai paling cepat pada Juni.

"Sekitar dua sampai tiga bulan setelah diundangkan, kami bisa mulai melaksanakan tahapan pilkada. Perkiraannya April sudah tuntas semua peraturan dan sosialisasi, kemudian Mei atau Juni tahapan pilkada bisa mulai dilaksanakan," jelas Hadar.

KPU sebenarnya telah menyusun draf peraturan terkait pilkada berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang kemudian disahkan menjadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015.

Dengan adanya perubahan UU tersebut, lanjut Hadar, KPU harus menyesuaikan draf peraturan dengan pasal-pasal yang diubah.

"Draf tentang tahapan, program, dan jadwal itu tentu akan berubah karena bagian uji publik hilang, kemudian terkait pencalonan juga berubah karena mekanismenya kembali ke sistem paket dengan wakil. Tetapi kami bertekad ini akan diupayakan tuntas dalam dua bulan setelah UU itu dinomori," ujarnya.
(Sumber: kompas.com

KPU dan KEMENDAGRI Gelar Rapat Persiapan PILKADA

Ketua KPU Husni Kamil Manik Memimpin Rapat (Sumber: kpu.go.id)
Jakarta, kpu.go.id Menyongsong penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serentak di tahun 2015, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengundang Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan pertemuan terkait persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tersebut, Selasa (24/2) di kantor KPU RI.

Pertemuan tersebut membahas persiapan-persiapan antara lain dari sisi anggaran, daerah yang menyelenggarakan pilkada, dan faktor-faktor penunjang pelaksanaan pilkada. Untuk itu, KPU mengundang perwakilan Kemendagri dari tiga Direktorat Jenderal, yaitu Otonomi Daerah (Otda), Keuangan Daerah, dan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

“Fasilitasi Pilkada tidak hanya dari sisi anggaran, tetapi juga fasilitasi pelaksana, tenaga ad hock, PPS, KPPS, ketertiban, dan juga tempat pelaksanaan, mengingat proses rekapitulasi nantinya di kelurahan ditiadakan, sehingga dari TPS langsung ke PPS di kecamatan, sehingga perlu diperhatikan lokasi kantor kecamatan yang akan menampung logistik pemilu dan kerumunan massa pendukung,” ujar Ketua KPU RI Husni Kamil Manik yang didampingi jajaran Anggota KPU RI, Sekjen KPU RI, dan Pejabat Sekretariat Jenderal KPU RI.

Husni menekankan perlunya kondisi aman dan nyaman dalam pelaksanaan Pilkada, sehingga perlu perhatian serius dengan strategi yang disesuaikan dengan masing-masing daerah. Mengenai persoalan anggaran, terdapat beberapa daerah yang belum terpenuhi anggaran dalam APBD untuk Pilkada di tahun 2015. Kemudian mengenai jumlah daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada, perlu diperhatikan rencana awal 204 daerah menjadi 272 daerah yang akan Pilkada serentak di tahun 2015, termasuk bagi Daerah Otonom Baru (DOB).

Husni juga mengungkapkan bahwa KPU RI juga tidak mempunyai anggaran untuk Pilkada, karena tidak ada peran operasional KPU RI dalam Pilkada. Namun, dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 yang sedang direvisi, KPU RI menjadi penanggungjawab akhir pelaksanaan Pilkada serentak ini, sehingga KPU RI melakukan tugasnya sesuai basis kinerja yang sudah diatur, tetapi tanpa anggaran.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Susilo yang mempimpin rombongan Kemendagri menjelaskan bahwa Kemendagri sudah melakukan komunikasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengenai anggaran Pilkada tersebut, termasuk anggaran bagi KPU di tingkat pusat. Kemudian bagi daerah yang fiskalnya rendah dan tidak mampu membiayai penuh penyelenggaraan Pilkada, Kemendagri memandang perlunya dukungan dari pusat.

“Kita juga sudah menyiapkan surat edaran mengenai pendanaan pilkada yang harus dianggarkan dalam APBD dan penatausahaan, selain itu kami juga mengusahakan penggunaan anggaran APBN, intinya fleksibilitas anggaran yang terukur, apalagi nanti direncanakan di setiap TPS juga ada Pengawas Lapangan (Panwaslap), sehingga juga menambah beban anggaran, serta antisipasi lokasi di kecamatan agar tetap terjaga ketertiban dan keamanan,” jelas Susilo yang kini juga menjabat Plt. Dirjen Otda. (Arf)
(Sumber: kpu.go.id)

Revisi PKPU Ditargetkan Akhir Maret

Ferry Kurnia Rizkiyansyah (Sumber: beritaempat.com)
JAKARTA - Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) akan direvisi untuk menyesuaikan UU No 1/2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Saat ini, KPU masih merancang kembali 10 PKPU sebagai pegangan KPU di daerah untuk melaksanakan pilkada langsung serentak tahap pertama pada Desember 2015.
Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, KPU masih merancang kembali 10 PKPU untuk menyesuaikan dengan UU yang sudah disahkan oleh DPR beberap waktu lalu. "Targetnya 10 PKPU ini selesai akhir Maret nanti sehingga April sudah mulai disosialisasikan ke daerah," kata Ferry Kurnia pada Republika, Ahad (22/2).

Ferry menegaskan, ada beberapa hal yang harus diubah dalam PKPU sebagai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan UU Pilkada. Di antaranya, terkait uji publik yang dihilangkan. Menurutnya, hal tersebut berdampak pada tahapan pilkada yang akan langsung masuk pada pendaftaran calon kepala daerah. Berikutnya, pelaksanaan pilkada akan dilakukan pada hari kalender, bukan pada hari kerja.

Untuk mengikuti perubahan atas revisi UU Pilkada, ada beberapa pasal yang perlu disesuaikan di PKPU ini. Perubahan-perubahan ini justru menyangkut dengan substansi dari PKPU itu sendiri. Misalnya, perubahan pada sistem rekapitulasi yang tidak lagi melibatkan PPS. Artinya, dalam pilkada nanti, dari TPS langsung dibawa ke PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) untuk rekapitulasi. "Lalu soal sengketa yang akan diselesaikan di Mahkamah Konstitusi (MK) sebelum ada badan peradilan," imbuh Ferry.

Selain menyusun revisi PKPU, KPU masih harus direpotkan dengan penyusunan daftar pemilih tetap (DPT). Menurutnya, KPU akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menetapkan DPT yang sudah pasti. Dia mengaku, KPU belum mendapatkan kepastian mengenai DPT untuk pilkada di akhir tahun ini. Sebab, fokus KPU saat ini masih menyelesaikan 10 PKPU.

Ferry menambahkan, pemerintah harus memberi prioritas pada daerah yang belum memiliki anggaran khusus untuk melaksanakan pilkada. Daerah tersebut seharusnya melaksanakan pilkada pada semester awal 2016. Menurutnya, KPU daerah harus berkoordinasi dengan DPRD serta Kementerian Dalam Negeri untuk menyelesaikan persoalan anggaran pilkada ini. "Ada 67 kabupaten/kota dan satu provinsi yang pelaksanaannya pada semester awal 2016 ditambah 201 pilkada pada 2015," katanya. 
(Sumber: republika.co.id)

20 Februari 2015

Pilkada 2015 Diikuti 269 Daerah

JAKARTA, (PRLM).- Perubahan jadwal pilkada serentak menyebabkan berubahnya pula jumlah daerah yang akan mengikuti pilkada di setiap gelombang. Pada 2015 ini, ada 269 daerah yang akan memilih kepala daerah dari sebelumnya 204 daerah.

Anggota Komisi II DPR, Arwani Thomafi, di Jakarta, Rabu (18/2/2015), mengatakan jumlah tersebut terdiri dari 9 provinsi dan 260 kabupaten/kota. Daerah itu akan melangsungkan pilkada serentak pada Desember 2015.

"Masing-masing terdiri dari daerah yang AMJ (akhir masa jabatan) pada 2015 sebanyak 8 provinsi dan 193 kabupaten/kota. Ditambah yang AMJ Januari sampai Juni 2016 sebanyak 1 provinsi dan 67 kabupaten/kota," tutur Arwani yang juga Anggota Panja Revisi UU Pilkada dan Pemerintahan Daerah itu.

Untuk gelombang kedua yang pelaksanaannya dilakukan pada Februari 2017, akan diikuti oleh 102 daerah, yakni 8 provinsi dan 94 kabupaten/kota. Masing-masing terdiri dari daerah yang AMJ pada Juli - Desember 2016 ada 1 provinsi dan 34 kabupaten/kota. "Ditambah daerah yang AMJ pada 2017 ada 7 provinsi dan 60 kabupaten/kota," ucap Politikus PPP itu.

Sementara untuk pilkada serentak gelombang ketiga yakni Juni 2018, akan diikuti 171 daerah. Jumlah itu terdiri dari 17 provinsi dan 154 kabupaten/kota. Masing-masing terdiri dari daerah yang AMJ pada 2018 yakni 12 provinsi dan 107 kabupaten/kota. "Sedang daerah yang AMJ pada 2019 ada 5 provinsi dan 47 kabupaten/kota," tutur Arwani.

Sumber: pikiran-rakyat.com

13 Poin Hasil Revisi UU Pilkada

JAKARTA -- Komisi II dan Pemerintah akhirnya menyetujui pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilaksanakan serentak pada 2015. Kesepakatan dua penyelenggara negara itu termaktub dalam kesepakatan final revisi UU Pilkada 2014.

Wakil Ketua Komisi II DPR, Mustafa Kamal menerangkan, ada 13 poin penting dalam revisi tersebut. 

Berikut 13 poin hasil revisi UU Pilkada:
  1. Pemilihan kepala daerah dilakukan secara berpasangan, seorang calon kepala daerah dan seorang calon wakil kepala daerah.
  2. Uji publik dihapus. Hal itu menjadi domain partai politik (Parpol) dan gabungan Parpol. Salah satu fungsi Parpol adalah melakukan rekrutmen calon pemimpin.
  3. Penguatan pendelegasian kepada KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pilkada.
  4. Syarat pendidikan tetap yakni minimal SLTA/sederajat.
  5. Syaratan usia tetap seperti yang tercantum dalam UU PIlkada, yakni minimal 25 tahun untuk bupati/wali kota dan 30 tahun untuk gubernur.
  6. Syarat dukungan penduduk calon perseorangan ditingkatkan 3,5 persen. Syarat calon kepala daerah dari partai politik harus memenuhi 20 persen kursi di DPRD atau 25 persen suara parpol atau gabungan parpol.
  7. Ambang batas kemenangan calon yakni dengan perolehan suara terbanyak. Hal itu atas alasan efisiensi dan calon sudah memiliki legitimasi yang cukup dengan dinaikkannya syarat dukungan.
  8. Soal wakil, sesuai dengan paket yakni satu orang calon kepala daerah dan satu calon wakil kepala daerah.
  9. Jadwal pilkada serentak akan diadakan dalam beberapa tahap. Tahap pertama, Desember 2015 untuk akhir masa jabatan (AMJ) 2015 dan semester pertama tahun 2016. Tahap kedua pada Februari 2017 untuk akhir masa jabatan semester kedua 2016 dan seluruh AMJ 2017. Tahap ketiga, Juni 2018 untuk AMJ 2018 dan 2019. Lalu pilkada serentak nasional akan dilaksanakan pada 2027.
  10. Penjabat kepala daerah akan diisi oleh penjabat (pj) sesuai dengan Undang-undang Aparatur Sipil Negara.
  11. Tambahan, syarat calon kepala daerah tidak pernah dipidana disesuaikan dengan putusan MK dan Perppu.
  12. Penyelesaian hasil perselisihan, MK menangani sampai dibentuk lembaga peradilan khusus sebelum 2027.
  13. Pembiayaan Pilkada ditanggung APBD dibantu APBN.
Kolega Mustafa di Komisi II, Arif Wibowo mengatakan, poin-poin penting dalam hasil revisi bersama dengan Kemendagri itu akan berakhir di sidang paripurna untuk disahkan menjadi UU.

12 Februari 2015

KPU: Kami Siap Selenggarakan Pilkada Serentak

KPU RI saat bertemu Presiden (sumber:KPU RI)
Jakarta - KPU telah bertemu Presiden Jokowi dan membahas sejumlah agenda, di antaranya mengenai pelaksanaan Pilkada serentak. Ketua KPU Husni Kamil Manik mengaku siap menjadi penyelenggaranya.

"Kami siap menjadi penyelenggara Pilkada serentak. Pemilihan yang nasional saja siap, apalagi yang daerah," tutur Husni usai rapat dengan Presiden Jokowi di Kantor Kepresidenan, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2015).

Pelaksanaan Pilkada serentak nantinya akan bertahap dan dimulai pada November tahun ini. Rencananya, ada sebagian wilayah terlebih dahulu dan bertahap hingga 2018.

"Nanti pertama yang 204 kabupaten/kota dulu, kemudian bulan Februari 2016 yang 304 lagi dan seterusnya. Untuk teknis nanti akan dijadwalkan lagi pertemuan dengan pemerintah dan Komisi II," ujar Husni.

Rencananya UU Pilkada akan diketok oleh paripurna DPR pada tanggal 17 Februari 2015 mendatang. Di DPR, masih ada beberapa hal yang belum disepakati seperti mengenai uji publik dan ambang batas kemenangan. "Tentu akan ada pertemuan intensif sampai itu disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015," kata Husni.

Jika Pilkada dilakukan pada tahun ini dan yang terpilih dilantik tahun ini juga, maka masa jabatan mereka menjadi 2015-2020. Namun Husni belum dapat memastikan apakah nantinya di tahun 2020 semuanya akan dilaksanakan serentak.

"Kita akan coba mempercepat proses uji publik atau pun proses gugatan. Masih ada yang perlu di-exercise dengan Kemendagri," pungkas dia.
(sumber: detik.com)

Mendagri Tetap Ingin Pilkada Digelar 2015

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan pemerintah masih berpegang pada keputusan tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak gelombang pertama pada 2015.

Tjahjo menepis anggapan yang menyebut pelaksanaan pilkada pada tahun ini karena akan menguntungkan calon kepala daerah dari PDI Perjuangan. "Enggak ada, kita tidak melihat itu (menguntungkan PDIP). ujar Tjahjo kemarin.

Bekas Sekjen PDIP itu mengatakan, di DPR memang tengah bergulir proses revisi atas UU Pilkada. Rencananya, revisi itu akan dituntaskan pada 17 Februari nanti. Namun, Tjahjo menegaskan, pemerintah masih berpegang pada jadwal agar pilkada serentak tetap digelar tahun ini.

"Keinginan pemerintah agar pilkada tetap digelar pada tahun ini justru demi konsistensi," jelasnya.

Selain itu, pelaksanaan pilkada serentak pada tahun ini juga agar tidak mengganggu APBD dan APBN. "Kita punya komitmen agar jadwal tak terganggu plus bisa dilaksanakan dan dipersiapkan September sampai Desember, supaya tak ganggu hal-hal yang berkaitan dengan APBD dan APBN." ungkapns a.

Lebih lanjut Tjahjo menegaskan, konsistensi menggelar pilkada serentak pada tahun ini juga didasari pada rencana menggelar pilkada serentak gelombang kedua pada 2018.

Di samping itu. pada 2019 juga ada agenda nasional, yakni pelaksanaan pileg dan pilpres yang digelar bersamaan.

"Kalau satu mundur, akan menganggu semua jadwal. Kan sudah ada jadwal pileg dan pilpres pada 2019. Jadi kita hanya ingin tetap konsisten. Pilkada 2015 tetap dilaksanakan 2015. Soal nanti ada pertimbangan dari KPU dan DPR, kita dengarkan," ujarnya.

Berdasarkan hitung-hitungan sementara dari KPU, pelaksanaan pilkada, jelas Tjahjo, dapat dilaksanakan pada 2015. Tapi, untuk pelantikan kemungkinan di 2016, mengingat adanya kemungkinan sengketa yang muncul. Saat ditanya apakah ketika pilkada tetap dilaksanakan pada 2015 sudah dipastikan bahwa konflik internal PPP dan Golkar juga akan berakhir pada tahun ini, Tjahjo menegaskan, pemerintah tidak masuk pada hal tersebut.

"Saya tak mau masuk ke partai, walaupun muaranya ke sana. Saya enggak mau masuk, itu masalah internal partai," katanya.

Sebelumnya, KPU mengusulkan pemungutan suara pilkada digelar pada 2016,2017 dan 2021. Usulan dalam rangka menata siklus kepemiluan.

"Jadi, tidak sampai ke tanggal 16 Februari 2016. Menurut saya Februari itu nanggung. Mending didorong ke pertengahan tahun. Kita yakin misalnya dilakukan April atau Mei, sekalipun sistem dua putaran dipertahankan, bisa selesai tahun itu juga," kata Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay. Meski demikian, kata Hadar, pihak masih menunggu revisi Undang-undang Pilkada dari Dewan. Pihaknya sebagai penyelenggara, hanya melaksanakan sesuai peraturan perundangan berlaku.

"Intinya kami menunggu, dalam artian untuk memastikan peraturannya. Baru kemudian kami menerbitkan Peraturan KPU. Dalam menunggu itu, kami terus siapkan aturan kampanye, dana kampanye, logistik, kita cek lagi pencalonan, dan lain-lain. Tidak terlalu sulit menggesemya. Kalau diubah, kan tinggal diperpendek." jelasnya. edy

Sumber: Rakyat Merdeka, hal:8 kol: 1-2

06 Februari 2015

Pilkada Serentak, KPU Usul Digelar Pertengahan Tahun 2016

JAKARTA, KOMPAS - Komisi Pemilihan Umum mengusulkan agar DPR memundurkan jadwal pemilihan kepala daerah serentak menjadi pertengahan 2016. Hal ini akan memudahkan penyelenggaraan pilkada serentak daripada dimulai Februari 2016. KPU juga merasa belum pernah diajak bicara mengenai penentuan waktu penyelenggaraan pilkada.

Komisioner KPU. Hadar N Gumay, Selasa (3/2), di Jakarta, mengatakan, KPU belum pernah membicarakan rincian pelaksanaan jadwal pilkada dengan DPR "Soal penentuan bulan pelaksanaan pilkada tidak pernah ditanyakan dan kami tidak pernah mengusulkan. Kami hanya mengusulkan dalam rangka untuk menata siklus kepemiluan itu agar dilaksanakan pada 2016," kata Hadar.

Komisi II DPR menyepakatipemilihan gubernur, bupati, dan wali kota serentak yang semula dijadwalkan 15 Desember 2015 diundur menjadi Februari 2016 (Kompos, 3/2).

Secara terpisah, anggota Komisi II dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPR. Arif Wibowo, mengatakan, seharusnya tahapan pilkada disimulasikan agar tidak menyulitkan penyelenggaraan.

Tidak terpengaruh

Sambil menunggu keputusan resmi KPU pusat,-sejumlah KPU daerah tetap bekerja. Ketua KPU Kota Denpasar Gede John Darmawan mengatakan, pihaknya tetap menggelar sosialisasi serta berkoordinasi dengan KPU Provinsi Bali dan pihak-pihak terkait

Sebanyak enam kabupaten/kota di Bali akan menyelenggarakan pilkada serentak pada Februari 2016, yaitu Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Tabanan, Bangli, Karangasem, dan Jembrana.

KPU Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, juga tetap menggelar sosialisasi pilkada yang dihadiri ratusan orang dari perwakilan partai politik, akademisi, dan instansi pemerintah daerah. Ketua KPU Sidoarjo Zaenal Abidin mengatakan, materi sosialisasi antara lain uji publik, kampanye yang dibiayai oleh KPU, dan calon tidak berpasangan.

Sementara itu, KPU Kota Magelang dan Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, akan membicarakan kembali pencairan anggaran pilkada. Upaya ini dilakukan menyikapi keputusan DPR yang mengubah jadwal pelaksanaan pilkada dari sebelumnya Desember 2015 menjadi Februari 2016.

(COK/N1K/EGI/AMR)
Sumber : Kompas, Rabu 4 Februari 2015, Hal.2, Kol.1-4

KPU Tunggu Penetapan Revisi UU Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum menunda penetapan peraturan terkait pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Meskipun Presiden Joko Widodo telah mengesahkan undang-undang tentang pemilihan kepala daerah, KPU masih menunggu revisi terhadap UU Pilkada tersebut.

"Belum, kami belum akan menetapkan karena pembahasan (revisi UU) kan belum. Nanti kami akan berkomunikasi lagi dengan pihak DPR karena mereka sudah menjadwalkan batas akhir revisinya 18 Februari," kata Husni ditemui di Gedung Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) seperti dikutip Antara, Senin (2/2/2015).

Sejauh ini, KPU menggunakan undang-undang yang disahkan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota sebagai landasan hukum. Penyelenggaraan pilkada sebagaimana direkomendasikan UU tersebut dilakukan pada 2015. Oleh karena itu, kata Husni, sejumlah daerah yang akhir masa jabatan kepala daerahnya berakhir di tahun itu akan menggelar pilkada pada tahun ini. KPU juga masih terus menyelesaikan sejumlah draf peraturan terkait pilkada.

"Kami memang menunda penetapan Peraturan KPU, tetapi kami tetap mengerjakan draf peraturan karena masih ada empat draf yang belum selesai," kata Husni.

Sedikitnya 10 peraturan harus ditetapkan KPU sebagai pedoman pelaksaanaan pilkada serentak. Peraturan itu hanya dapat disahkan jika DPR dan pemerintah telah menyepakati undang-undang pilkada.

Ke-10 peraturan tersebut adalah penetapan norma, standar, prosedur dan kebutuhan pengadaan serta pendistribusian perlengkapan pilkada; pedoman teknis kampanye pilkada; pedoman pelaporan dana kampanye peserta pilkada; pedoman penyusunan tata kerja KPU provinsi, kabupaten-kota, panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dalam pilkada; serta pedoman tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pilkada.

Ada pula peraturan mengenai pedoman tata cara pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara pilkada oleh PPK, PPS dan KPPS; pedoman pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pilkada; pedoman penyusunan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pilkada; pedoman tata cara pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam pilkada; serta pedoman teknis pencalonan pilkada. (Sumber: kompas.com)
Terima kasih atas kunjungannya, mari sukseskan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus 2012
Cara Membuat Blog Blogger Indonesia