Selamat Datang di Blog Resmi KPU Kabupaten Tanggamus ----- Melayani Rakyat Menggunakan Hak Pilihnya -----

02 Juli 2015

Silaturahim Jelang Ramadhan 1436 H

Suasana Silaturahim
Dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadhan 1436 H, Komisioner  dan jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Tanggamus mengadakan kegiatan silaturahim pada hari Selasa 16 Juli 2015. 
Kegiatan yang bertempat di Aula KPU Kabupaten Tanggamus tersebut dihadiri Ketua KPU Kabupaten Tanggamus Otto Yuri Saputra dan anggota Hayesta F. Imanda. Sedang dari sekretariat KPU Kabupaten Tanggamus dipimpin Sekretaris Ye Trisman, SE., serta jajaran Kasubbag dan staf sekretariat.
Trisman mengemukakan bahwa kegiatan ini sengaja dilaksanakan dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadhan 1436 H. Melalui kegiatan ini diharapkan antara jajaran Komisioner dan staf sekretariat KPU Kabupaten Tanggamus dapat saling membuka diri dan bermaafan, sehingga memasuki bulan suci Ramadhan dapat berada dalam keadaan yang lapang dari kesalahan, baik antara komisioner dan jajaran sekretariat,  maupun antara jajaran pimpinan dan staf sekretariat KPU Kabupaten Tanggamus.

Pelantikan Sekretaris KPU Kabupaten Tanggamus



Suasana Pelantikan

Pimpinan Sekretariat KPU Kabupaten Tanggamus kembali mengalami pergantian. Tepat hari Senin tanggal 1 Juni 2015 dilaksanakan pelantikan Sekretaris KPU Kabupaten Tanggamus yang baru YE TRISMAN, S.E yang sebelumnya menjabat Kabag Risalah dan Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanggamus. Pelantikan Trisman ini berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor: 331/Kpts/Setjen/Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris KPU Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung tanggal 22 Mei 2015.
Pengangkatan Trisman ini menggantikan sekretaris sebelumnya Drs. Fauzi yang menempati jabatan baru sebagai Kabag Risalah dan Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanggamus.  Acara pelantikan yang diadakan di Aula Sekretariat KPU Provinsi Lampung di pimpin langsung oleh Sekretaris KPU Provinsi Lampung Gunawan Riyadi, SH.
Turut hadir dalam acara pelantikan tersebut Ketua KPU Kabupaten Tanggamus Otto Yuri Saputra beserta seluruh anggota KPU Kabupaten Tanggamus.  Selain itu hadir pula anggota KPU Provinsi Lampung Dra. Handi Mulyaningsih, M.Si. dan Ahmad Fauzan, S.Fil.I., MA. serta jajaran sekretariat KPU Provinsi Lampung. Pelantikan Sekretaris KPU Kabupaten Tanggamus ini dilaksanakan bersamaan dengan pelantikan Sekretaris KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat.

KPU Tanggamus Adakan Riset Tingkat Partisipasi



Dalam rangka penyusunan kebijakan guna merumuskan strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu ke depan, KPU Kabupaten Tanggamus akan melaksanakan riset tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu.
Riset Pemilu dinilai sebagai salah satu unsur strategis dalam manajemen Pemilu. Riset tidak hanya memberikan pijakan ilmiah atau akademis terkait substansi Pemilu, namun lebih jauh diharapkan dapat memberikan landasan empirik terkait persoalan-persoalan Pemilu yang menjadi perdebatan.
Dalam melaksanakan riset tingkat partisipasi ini, KPU Kabupaten Tanggamus bekerjasama dengan lembaga Jurai Research & Consulting (JRC). Kerjasama tersebut tertuang dalam Kesepakatan Bersama (Memorandum of Understanding/MoU) Nomor: 131/KB/KPU-Kab-008.435591/V/2015 dan Nomor: 011/JRC/V/2015 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Tanggamus Otto Yuri Saputra, S.Pi. dan Direktur JRC Sudiyanto, S.Sos. pada tanggal 4 Mei 2015. 
Otto Yuri Saputra mengemukakan dalam negara yang menjalankan sistem demokrasi melalui Pemilu, partisipasi pemilih di dalam Pemilu menjadi hal penting. Namun terdapat sejumlah persoalan menyangkut partisipasi pemilih yang selalu muncul dalam Pemilu. Beberapa persoalan yang  menyangkut partisipasi pemilih seperti fluktuasi kehadiran pemilih di TPS, tingginya tingkat suara tidak sah, kecerdesan politik masyarakat dan adanya gejala politik uang.  Namun sangat disayangkan lanjut Otto, persoalan-persoalan tersebut tidak banyak yang dapat diungkap.
Sementara anggota KPU Kabupaten Tanggamus Divisi Pendidikan Pemilih Hayesta F. Imanda berharap, melalui riset Pemilu, berbagai persoalan tersebut diharapkan dapat diungkap dan diketahui akar masalah serta dicari solusinya. Sehingga tingkat partisipasi dan kecerdasan politik masyarakat dalam Pemilu mendatang dapat meningkat dan berada pada derajat yang diharapkan.

20 April 2015

Jadwal Pilkada Serentak Tahun 2015

Sukseskan Pilkada Serentak 2015
Pemerintah dan DPR telah sepakat pilkada serentak gelombang pertama digelar Desember tahun 2015 ini. Pilkada dilaksanakan di daerah yang kepala daerahnya berakhir masa jabatan tahun 2015 dan semester pertama tahun 2016.



Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, terdapat 272 daerah yang akan menggelar pilkada. Terdiri atas 204 daerah yang akhir masa jabatan kepala daerahnya tahun 2015. Dan 68 daerah yang kepala daerahnya berakhir masa jabatan hingga Juni 2016.


Kepala daerah di Provinsi Lampung yang habis masa jabatannya pada 2015, terdapat delapan kabupaten/kota, yaitu:
  1. Kabupaten Pesisir Barat (22-04-2014), 
  2. Kabupaten Lampung Selatan (06-08-2015), 
  3. Kota Metro (20-08-2015), 
  4. Kabupaten Way Kanan (23-08-2015), 
  5. Kabupaten Lampung Timur (02-09-2015), 
  6. Kabupaten Pesawaran (20-09-2015), 
  7. Kota Bandar Lampung (15-09-2015), dan 
  8. Kabupaten Lampung Tengah (12-11-2015).

"Tahapan awal pilkada serentak tahun 2015 ini ditandai dengan penerimaan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) secara serentak pada hari ini sebagai dasar penentuan prosentase syarat dukungan calon perseorangan agar bisa mempersiapkan diri lebih awal," ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (17/4/2015).

Husni menerangkan, pilkada gelombang pertama akan diikuti kepala daerah yang telah habis masa jabatannya pada 2015. Sementara pada pilkada gelombang dua akan diikuti kepala daerah dengan akhir masa jabatan 2016 pada semester pertama.

Untuk kepala daerah yang akhir masa jabatannya pada 2018 dan 2019 akan diikutsertakan pada pilkada serentak gelombang ketiga.

Husni menambahkan, pelaksanaan pilkada serentak sesuai UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah ke dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota serta Wakil Wali Kota secara serentak. Pilkada serentak secara bertahap ini akan digunakan sebagai model pilkada serentak pada 2027.

Jadwal penyelenggaraan Pilkada serentak, sebagaimana terdapat pada lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dapat diunduh di sini (dari berbagai sumber)

Tahapan Pilkada Serentak Dimulai, Mendagri Serahkan DAK2 ke KPU

Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik
Jakarta - Tahapan Pilkada serentak resmi dimulai hari ini dengan ditandai penyerahan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dari Mendagri Tjahjo Kumolo ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Data tersebut akan digunakan KPU untuk keperluan pilkada serentak.

"Kali ini ada kemajuan yang perlu dicatat, kali ini kita mendapat data hard copy dan soft copy," kata Ketua KPU Husni Kamil Manik saat memberikan sambutan di kantor Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (17/4/2015).

"Soft file ini sangat memudahkan dalam mendistribusikan data ke KPU Provinsi dan Kota," lanjutnya.

Penyerahan DAK2 tersebut ditandatangani oleh Mendagri dan Ketua KPU. Acara serah terima juga dihadiri oleh Ketua Bawaslu Muhammad dan juga komisioner KPU lainnnya.

"Data yang diserahkan tersebut terdiri dari 308 DAK2," ujar Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irwan.

Pemungutan suara Pilkada serentak akan dimulai 9 Desember 2015. Di mana pilkada tersebut diselenggarakan untuk memilih 269 kepala daerah. Pilkada serentak tahap kedua pada Februari 2017, tahap ketiga pada Juni 2018, tahap keempat pada 2020, tahap kelima pada 2022, dan tahap keenam pada tahun 2023. Diharapkan pemungutan suara pilkada serentak secara nasional akan terselenggara pada tahun 2027. (Sumber berita: detik.com  foto: viva.co.id)

KPU-YLBHI Bahas Isu Pembatasan Hak Konstitusional Dalam Pilkada

Komisioner KPU RI, Ida Budiarti
Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, melalui Komisioner Ida Budhiati lakukan diskusi dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) terkait dengan isu pembatasan hak konstitusional keluarga petahana sebagai calon terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Selasa (14/4).


Pertemuan yang berlangsung di lantai III gedung YLBHI Jakarta tersebut dihadiri juga oleh perwakilan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Konstitusi dan Demokrasi (KODE) Inisiatif, serta Populi Center.

Dalam pembukaannya, Ketua KODE Inisiatif, Veri Junaidi berpendapat bahwa tahapan pencalonan merupakan tahapan krusial yang menentukan apakah seorang calon dapat berkompetisi dalam pilkada atau tidak. 

“Persoalan pencalonan jadi satu titik krusial dalam pelaksanaan pilkada, bahkan bisa menjadi konflik berkepanjangan. Karena ini awal yang menentukan siapa yang berhak berkompetisi, siapa yang berhak maju sebagai calon kepala daerah, dan siapa yang tidak,” ujar Veri.

Menurutnya pembatasan keluarga petahana sebagai calon kepala daerah memang diperlukan, hal itu untuk menghindari dampak dari politik dinasti dan penyalahgunaan kekuasaan incumbent kepada pasangan yang mencalonkan diri sebagai kepala atau wakil kepala daerah.

“kita khawatir mengenai bahaya dari dampak politik dinasti. Salah satunya politisasi birokrasi dalam penyelenggaraan pilkada, akhirnya fairness pemilu tidak akan pernah tercapai, oleh karena itu pembatasan ini diperlukan,” lanjutnya.

Mengenai norma yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, khususnya persyaratan calon kepala daerah yang tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana, Ida menjelaskan bahwa KPU semula sangat antusias untuk mengatur secara detail terhadap norma tersebut.

Namun dalam perkembangannya, KPU urung melakukan itu karena munculnya sejumlah persoalan atas isu pembatasan hak konstitusional warga negara.

“Ini menarik, Semula kami sangat antusias untuk mengatur secara detail, tetapi kami merenungkan kembali ketentuan dalam pasal 7 huruf R ini yang dinilai menyimpan sejumlah persoalan, khususnya isu pembatasan hak konstitusional. Mempertimbangkan hal itu, kemudian kami mengikuti persis norma yang ada didalam ketentuan Undang-Undang,” jelas Ida.

Terkait dengan uji materiil dan uji formil yang saat ini dilakukan terhadap beberapa norma dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Ia menyakini Mahkamah Konstitusi akan segera memberi kepastian hukum, sehingga penyelenggaraan pilkada dapat berlangsung sesuai ketentuan.

"Terkait dengan beberapa norma dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 yang sedang diajukan pengujian formil dan uji materiil, terutama dengan ketentuan Pasal 7 Huruf R, yang dikaitkan dengan pembatasan hak konstitusional warga negara, kami meyakini MK akan segera menerbitkan putusan dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam pemilihan kepala daerah, wakil kepala daerah,” ujar Ida. (Sumber: KPU RI)

20 Maret 2015

KPU Akan Simulasikan Pembatasan Dana Kampanye

Komisioner KPU RI, Ferry Kurnia Rizkiyansyah
JAKARTA, KOMPAS.com- Komisi Pemilihan Umum akan melakukan simulasi pembatasan dana pengeluaran pemilihan kepala daerah yang dinilai Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi masih menghasilkan angka yang tinggi.

"Sementara kami akan terus simulasikan. Ini soal acuan daftar pemilih atau daftar penduduk," kata Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah melalui pesan Blackberry Messenger yang diterima Antara di Jakarta, Kamis (19/3/2015).

Ferry mengatakan rumus penentuan pembatasan dana pilkada juga akan dikonsultasikan dengan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menentukan perhitungan yang tepat.

Sementara hingga kini ia mengatakan rumus yang akan diajukan adalah jumlah pemilih dibagi jumlah wilayah dikali indeks biaya daerah untuk menentukan pembatasan dana pengeluaran untuk pilkada oleh calon kepala daerah.

"Hingga kini rumusnya masih jumlah pemilih dibagi jumlah wilayah dan dikali indeks biaya daerah untuk menentukan pembatasan dana," kata dia.

Terkait pembatasan dana pengeluaran pilkada yang jumlahnya jauh lebih besar dibandingankan pilkada sebelumnya, ia mengatakan hal tersebut tergantung pada indeks biaya di daerah yang berbeda-beda.

Perludem menyatakan pembatasan pengeluaran dana yang ditetapkan KPU belum membatasi karena rumus rancangan peraturan KPU Dana Kampanye masih menghasilkan jumlah sangat besar.

Dengan jumlah pembatasan pengeluaran dana pilkada yang besar, Perludem meminta KPU mengubah rumus untuk menentukan angka yang tepat, sementara Perludem mengusulkan KPU menggunakan basis kepadatan penduduk karena sudah mencakup jumlah penduduk dan luas wilayah serta memakai standar biaya daerah kegiatan berdasar Kementerian Keuangan dengan menggunakan standar berbeda untuk setiap daerah.

Pembatasan dana pengeluaran pilkada dilakukan berdasar pasal 74 ayat (9) yang bertujuan menjaga pasangan calon terpilih mengutamakan kepentingan pemilih daripada penyumbang serta menghindari pemborosan dana untuk kampanye.
(sumber berita: www.kompas.com / sumber foto: www.kpu.go.id

Batasi Sosmed di Pilkada

Indopos-JAKARTA :Komisi II DPR RI bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan membahas pembatasan penggunaan jumlah akun media sosial (sosmed) yang digunakan para calon kepala daerah dj pemilihan kepala daerah (pilkada) 2015. Sementara yang diusulkan pihak penyelenggara kepada parlemen sebanyak tiga akun untuk satu calon kepala daerah. Hal tersebut sebagai pelengkap Undang-Undang (UU) No 1.Tahun 2015 tentang Pilkada serta mempermudah pengawasan kampanye maupun kampanye hitam para calon.

"Dalam UU No 1 Tahun 2015 tentang Pilkada tidak diatur secara rinci soal pembatasan akun sosmed tersebut. Untuk itu kita (DPR, red) akan membahasnya," ungkap Syarif Abdullah Al Kadrie, anggota Komisi II DPR RI kepada INDOPOS, Minggu (15/3).

Informasi yang berkembang, sambung Sekretaris Fraksi Partai NasDem itu, KPU telah pembentukan kesimpulan akan membatasi penggunaan akun sosmed hanya tiga akun resmi yang diperbolehkan untuk didaftarkan para calon, termasuk nm relawannya ke KPU.

"Hal itu bertujuan untuk mempermudah pengawasan kampanye maupun kampanye hitam para calon KDH dalam Pilkada 2015. Nanti setelah reses komisi n DPR akan bahas secara mendetail terhadap skenario yang di buat KPU," ujarnya.

Menurut Syarif Abdollah, fraksi mendukung pembatasan penggunaan akun sosmed tersebut untuk menutupi kekurangan pengawasan pilkada sebelumnya melalui sosmed. Karena,bila tujuannya untuk perbaikan terhadap kekurangan yang ada di masa lalu, dirinya sangat setuju terhadap hal tersebut.

Disisi lain, lanjutnya, KPU seharusnya juga memperhatikan peran media termasuk sosmed yang begitu besar terhadap masyarakat dalam mengetahui latar belakang calon yang hendak mereka pilih. Sebab, perkembangan dunia internet di Indonesia sudah maju.
(sumber berita: www.kpu.go.id / sumber foto: www.sosmedtoday.com)
Terima kasih atas kunjungannya, mari sukseskan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus 2012
Cara Membuat Blog Blogger Indonesia