Selamat Datang di Blog Resmi KPU Kabupaten Tanggamus ----- Melayani Rakyat Menggunakan Hak Pilihnya -----

20 April 2015

Jadwal Pilkada Serentak Tahun 2015

Sukseskan Pilkada Serentak 2015
Pemerintah dan DPR telah sepakat pilkada serentak gelombang pertama digelar Desember tahun 2015 ini. Pilkada dilaksanakan di daerah yang kepala daerahnya berakhir masa jabatan tahun 2015 dan semester pertama tahun 2016.



Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, terdapat 272 daerah yang akan menggelar pilkada. Terdiri atas 204 daerah yang akhir masa jabatan kepala daerahnya tahun 2015. Dan 68 daerah yang kepala daerahnya berakhir masa jabatan hingga Juni 2016.


Kepala daerah di Provinsi Lampung yang habis masa jabatannya pada 2015, terdapat delapan kabupaten/kota, yaitu:
  1. Kabupaten Pesisir Barat (22-04-2014), 
  2. Kabupaten Lampung Selatan (06-08-2015), 
  3. Kota Metro (20-08-2015), 
  4. Kabupaten Way Kanan (23-08-2015), 
  5. Kabupaten Lampung Timur (02-09-2015), 
  6. Kabupaten Pesawaran (20-09-2015), 
  7. Kota Bandar Lampung (15-09-2015), dan 
  8. Kabupaten Lampung Tengah (12-11-2015).

"Tahapan awal pilkada serentak tahun 2015 ini ditandai dengan penerimaan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) secara serentak pada hari ini sebagai dasar penentuan prosentase syarat dukungan calon perseorangan agar bisa mempersiapkan diri lebih awal," ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (17/4/2015).

Husni menerangkan, pilkada gelombang pertama akan diikuti kepala daerah yang telah habis masa jabatannya pada 2015. Sementara pada pilkada gelombang dua akan diikuti kepala daerah dengan akhir masa jabatan 2016 pada semester pertama.

Untuk kepala daerah yang akhir masa jabatannya pada 2018 dan 2019 akan diikutsertakan pada pilkada serentak gelombang ketiga.

Husni menambahkan, pelaksanaan pilkada serentak sesuai UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah ke dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota serta Wakil Wali Kota secara serentak. Pilkada serentak secara bertahap ini akan digunakan sebagai model pilkada serentak pada 2027.

Jadwal penyelenggaraan Pilkada serentak, sebagaimana terdapat pada lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dapat diunduh di sini (dari berbagai sumber)

Tahapan Pilkada Serentak Dimulai, Mendagri Serahkan DAK2 ke KPU

Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik
Jakarta - Tahapan Pilkada serentak resmi dimulai hari ini dengan ditandai penyerahan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dari Mendagri Tjahjo Kumolo ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Data tersebut akan digunakan KPU untuk keperluan pilkada serentak.

"Kali ini ada kemajuan yang perlu dicatat, kali ini kita mendapat data hard copy dan soft copy," kata Ketua KPU Husni Kamil Manik saat memberikan sambutan di kantor Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (17/4/2015).

"Soft file ini sangat memudahkan dalam mendistribusikan data ke KPU Provinsi dan Kota," lanjutnya.

Penyerahan DAK2 tersebut ditandatangani oleh Mendagri dan Ketua KPU. Acara serah terima juga dihadiri oleh Ketua Bawaslu Muhammad dan juga komisioner KPU lainnnya.

"Data yang diserahkan tersebut terdiri dari 308 DAK2," ujar Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irwan.

Pemungutan suara Pilkada serentak akan dimulai 9 Desember 2015. Di mana pilkada tersebut diselenggarakan untuk memilih 269 kepala daerah. Pilkada serentak tahap kedua pada Februari 2017, tahap ketiga pada Juni 2018, tahap keempat pada 2020, tahap kelima pada 2022, dan tahap keenam pada tahun 2023. Diharapkan pemungutan suara pilkada serentak secara nasional akan terselenggara pada tahun 2027. (Sumber berita: detik.com  foto: viva.co.id)

KPU-YLBHI Bahas Isu Pembatasan Hak Konstitusional Dalam Pilkada

Komisioner KPU RI, Ida Budiarti
Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, melalui Komisioner Ida Budhiati lakukan diskusi dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) terkait dengan isu pembatasan hak konstitusional keluarga petahana sebagai calon terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Selasa (14/4).


Pertemuan yang berlangsung di lantai III gedung YLBHI Jakarta tersebut dihadiri juga oleh perwakilan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Konstitusi dan Demokrasi (KODE) Inisiatif, serta Populi Center.

Dalam pembukaannya, Ketua KODE Inisiatif, Veri Junaidi berpendapat bahwa tahapan pencalonan merupakan tahapan krusial yang menentukan apakah seorang calon dapat berkompetisi dalam pilkada atau tidak. 

“Persoalan pencalonan jadi satu titik krusial dalam pelaksanaan pilkada, bahkan bisa menjadi konflik berkepanjangan. Karena ini awal yang menentukan siapa yang berhak berkompetisi, siapa yang berhak maju sebagai calon kepala daerah, dan siapa yang tidak,” ujar Veri.

Menurutnya pembatasan keluarga petahana sebagai calon kepala daerah memang diperlukan, hal itu untuk menghindari dampak dari politik dinasti dan penyalahgunaan kekuasaan incumbent kepada pasangan yang mencalonkan diri sebagai kepala atau wakil kepala daerah.

“kita khawatir mengenai bahaya dari dampak politik dinasti. Salah satunya politisasi birokrasi dalam penyelenggaraan pilkada, akhirnya fairness pemilu tidak akan pernah tercapai, oleh karena itu pembatasan ini diperlukan,” lanjutnya.

Mengenai norma yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, khususnya persyaratan calon kepala daerah yang tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana, Ida menjelaskan bahwa KPU semula sangat antusias untuk mengatur secara detail terhadap norma tersebut.

Namun dalam perkembangannya, KPU urung melakukan itu karena munculnya sejumlah persoalan atas isu pembatasan hak konstitusional warga negara.

“Ini menarik, Semula kami sangat antusias untuk mengatur secara detail, tetapi kami merenungkan kembali ketentuan dalam pasal 7 huruf R ini yang dinilai menyimpan sejumlah persoalan, khususnya isu pembatasan hak konstitusional. Mempertimbangkan hal itu, kemudian kami mengikuti persis norma yang ada didalam ketentuan Undang-Undang,” jelas Ida.

Terkait dengan uji materiil dan uji formil yang saat ini dilakukan terhadap beberapa norma dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Ia menyakini Mahkamah Konstitusi akan segera memberi kepastian hukum, sehingga penyelenggaraan pilkada dapat berlangsung sesuai ketentuan.

"Terkait dengan beberapa norma dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 yang sedang diajukan pengujian formil dan uji materiil, terutama dengan ketentuan Pasal 7 Huruf R, yang dikaitkan dengan pembatasan hak konstitusional warga negara, kami meyakini MK akan segera menerbitkan putusan dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam pemilihan kepala daerah, wakil kepala daerah,” ujar Ida. (Sumber: KPU RI)

20 Maret 2015

KPU Akan Simulasikan Pembatasan Dana Kampanye

Komisioner KPU RI, Ferry Kurnia Rizkiyansyah
JAKARTA, KOMPAS.com- Komisi Pemilihan Umum akan melakukan simulasi pembatasan dana pengeluaran pemilihan kepala daerah yang dinilai Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi masih menghasilkan angka yang tinggi.

"Sementara kami akan terus simulasikan. Ini soal acuan daftar pemilih atau daftar penduduk," kata Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah melalui pesan Blackberry Messenger yang diterima Antara di Jakarta, Kamis (19/3/2015).

Ferry mengatakan rumus penentuan pembatasan dana pilkada juga akan dikonsultasikan dengan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menentukan perhitungan yang tepat.

Sementara hingga kini ia mengatakan rumus yang akan diajukan adalah jumlah pemilih dibagi jumlah wilayah dikali indeks biaya daerah untuk menentukan pembatasan dana pengeluaran untuk pilkada oleh calon kepala daerah.

"Hingga kini rumusnya masih jumlah pemilih dibagi jumlah wilayah dan dikali indeks biaya daerah untuk menentukan pembatasan dana," kata dia.

Terkait pembatasan dana pengeluaran pilkada yang jumlahnya jauh lebih besar dibandingankan pilkada sebelumnya, ia mengatakan hal tersebut tergantung pada indeks biaya di daerah yang berbeda-beda.

Perludem menyatakan pembatasan pengeluaran dana yang ditetapkan KPU belum membatasi karena rumus rancangan peraturan KPU Dana Kampanye masih menghasilkan jumlah sangat besar.

Dengan jumlah pembatasan pengeluaran dana pilkada yang besar, Perludem meminta KPU mengubah rumus untuk menentukan angka yang tepat, sementara Perludem mengusulkan KPU menggunakan basis kepadatan penduduk karena sudah mencakup jumlah penduduk dan luas wilayah serta memakai standar biaya daerah kegiatan berdasar Kementerian Keuangan dengan menggunakan standar berbeda untuk setiap daerah.

Pembatasan dana pengeluaran pilkada dilakukan berdasar pasal 74 ayat (9) yang bertujuan menjaga pasangan calon terpilih mengutamakan kepentingan pemilih daripada penyumbang serta menghindari pemborosan dana untuk kampanye.
(sumber berita: www.kompas.com / sumber foto: www.kpu.go.id

Batasi Sosmed di Pilkada

Indopos-JAKARTA :Komisi II DPR RI bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan membahas pembatasan penggunaan jumlah akun media sosial (sosmed) yang digunakan para calon kepala daerah dj pemilihan kepala daerah (pilkada) 2015. Sementara yang diusulkan pihak penyelenggara kepada parlemen sebanyak tiga akun untuk satu calon kepala daerah. Hal tersebut sebagai pelengkap Undang-Undang (UU) No 1.Tahun 2015 tentang Pilkada serta mempermudah pengawasan kampanye maupun kampanye hitam para calon.

"Dalam UU No 1 Tahun 2015 tentang Pilkada tidak diatur secara rinci soal pembatasan akun sosmed tersebut. Untuk itu kita (DPR, red) akan membahasnya," ungkap Syarif Abdullah Al Kadrie, anggota Komisi II DPR RI kepada INDOPOS, Minggu (15/3).

Informasi yang berkembang, sambung Sekretaris Fraksi Partai NasDem itu, KPU telah pembentukan kesimpulan akan membatasi penggunaan akun sosmed hanya tiga akun resmi yang diperbolehkan untuk didaftarkan para calon, termasuk nm relawannya ke KPU.

"Hal itu bertujuan untuk mempermudah pengawasan kampanye maupun kampanye hitam para calon KDH dalam Pilkada 2015. Nanti setelah reses komisi n DPR akan bahas secara mendetail terhadap skenario yang di buat KPU," ujarnya.

Menurut Syarif Abdollah, fraksi mendukung pembatasan penggunaan akun sosmed tersebut untuk menutupi kekurangan pengawasan pilkada sebelumnya melalui sosmed. Karena,bila tujuannya untuk perbaikan terhadap kekurangan yang ada di masa lalu, dirinya sangat setuju terhadap hal tersebut.

Disisi lain, lanjutnya, KPU seharusnya juga memperhatikan peran media termasuk sosmed yang begitu besar terhadap masyarakat dalam mengetahui latar belakang calon yang hendak mereka pilih. Sebab, perkembangan dunia internet di Indonesia sudah maju.
(sumber berita: www.kpu.go.id / sumber foto: www.sosmedtoday.com)

12 Maret 2015

Enam Draft PKPU Terkait Penyelenggaraan Pilkada

Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI gelar uji publik terhadap enam draftPeraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Keenamdraft PKPU untuk uji publik tersebut antara lain:

  1. Rancangan PKPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; draft klik di sini
  2. Rancangan PKPU tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; draft klik di sini
  3. Rancangan PKPU tentang Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; draft klik di sini
  4. Rancangan PKPU tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; draft klik di sini
  5. Rancangan PKPU tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; draft klik di sini
  6. Rancangan PKPU tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. draft klik di sini

Kegiatan uji publik tersebut berlangsung selama dua hari (Rabu dan Kamis 11 dan 12 Maret 2015) Di ruang rapat lantai II, Gedung KPU RI, Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat. (Sumber: www.kpu.go.id)

11 Maret 2015

KPU Gelar Uji Publik Draft PKPU Terkait Pilkada

Jakarta, kpu.go.id- Komisi pemilihan Umum (KPU) RI gelar acara uji publik mengenai rancangan peraturan KPU terkait penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Rabu, (11/3).

Acara yang berlangsung di ruang rapat lantai II Gedung KPU RI, Imam Bonjol, Jakarta tersebut dihadiri oleh perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) penggiat pemilu, perguruan tinggi, Pusat Penelitian Politik LIPI, partai politik peserta pemilu, dan media massa.

Dalam pembukaannya, Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik yang didampingi oleh Sekretaris Jenderal KPU RI, Arif Rahman Hakim dan lima Komisioner KPU RI menjelaskan bahwa draft peraturan yang akan dilakukan uji publik antara lain:
  1. Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  2. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  3. Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
Setelah melakukan uji publik, Husni mengutarakan bahwa KPU akan melakukan perbaikan atas masukan para peserta uji publik. Kemudian hasil perbaikan tersebut akan dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan pemerintah, untuk kemudian menetapkannya sebagai peraturan.

Draft peraturan ini setelah melampaui uji publik, nanti kami akan melakukan perbaikan apa yang telah diusulkan dalam forum ini, dan hasil perbaikan itu kami akan ajukan konsultasi dengan DPR dan pemerintah. Setelah itu kami akan menetapkannya sebagai peraturan,” tuturnya.

Penetapan tersebut, lanjut Husni, akan dilakukan KPU paling lambat pertengahan April. KPU menargetkan sepuluh peraturan terkait penyelenggaraan pilkada dapat ditetapkan secara bersamaan sebelum tahapan penyelenggaraan pilkada dimulai.

“Penetapan draft PKPU sebagai peraturan, kami menargetkan awal bulan April 2015 ini, paling telat pertengahan bulan April, sepuluh paket peraturan yang telah dibahas hampir setengah tahun ini akan ditetapkan berbarengan, jadi kita berharap sebelum tahapan penyelenggaraan pilkada dilakukan, paket peraturannya telah tuntas,” lanjut Husni.

Ia berharap sebelum 18 Maret 2015 proses penomoran Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dapat tuntas dan segera diterbitkan, sehingga isi dari draft PKPU dapat merujuk pada UU tersebut.

“Mudah-mudahan sebelum tanggal 18 Maret ini Undang-Undang nya bisa diterbitkan, sehingga kami bisa menyesuaikan isi dari draft peraturan ini merujuk kepada Undang-Undang nya,” ujar dia.

Lebih lanjut, Husni menginformasikan bahwa dalam rancangan PKPU mengenai Tahapan, Program dan Jadwal, KPU mengusulkan hari pemungutan suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 dilaksanakan pada 9 Desember 2015. Hari tersebut dipilih dari dua pilihan hari pemungutan suara, yaitu pada 2 Desember 2015 atau 9 Desember 2015. 

“Dalam draft tentang tahapan, program, dan jadwal, kami mengajukan hari pemungutan suara pilkada serentak tahun 2015 adalah tanggal 9 Desember 2015. Kami tadinya mempertimbangkan tanggal 2 atau tanggal 9. Tapi dalam draft ini yang menjadi patokan adalah tanggal 9 Desember 2015,” tutur Husni.

Meskipun dalam draft PKPU mengenai Tahapan, Program dan Jadwal sudah menyebutkan tanggal pemungutan suara dalam pilkada serentak Tahun 2015, Husni menyatakan bahwa peserta uji publik dapat memberikan masukan lain atas tanggal pemungutan suara yang dirasa paling tepat.

“Ini ajuan, mungkin saja nanti bapak, ibu punya masukan lain, tanggal berapa yang paling tepat. Kalau dalam UU yang ditetapkan oleh DPR, rekomendasi nya bulan Desember. Kami berharap peran serta bapak, ibu dapat memberi masukan optimal kepada kami, sehingga kualitas PKPU yang kita terbitkan untuk pilkada ini bisa meningkat lebih baik,” tutup nya. 
(Sumber: www.kpu.go.id)

09 Maret 2015

Tahapan Pilkada Serentak Dimulai April 2015

Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiyansyah menuturkan bahwa bulan April 2015 ini proses tahapan pilkada serentak sudah dimulai. Dia mengingatkan parpol untuk mempersiapkan diri.

"April mendatang seluruh parpol harus telah siap untuk mengikuti proses Pilkada," kata dia di Kantor KPUD Bali, Rabu 4 April 2015.

Mengenai syarat administratif partai politik yang masih memiliki dualisme kepemimpinan, Ferry mengaku akan berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM mengenai kepengurusan yang sah.

"Kami akan tetap mengacu di Kemenkumham baik itu PPP ataupun Golkar," ujarnya.

Mengenai dualisme kepengurusan di partai politik, ia berharap dapat diselesaikan dengan baik oleh partai tersebut.

"Pada intinya kami berharap agar Partai Golkar dan PPP segera bisa menyelesaikan konfliknya," kata dia.

Mengenai pelaksanaan pilkada serentak, Ferry mengaku KPU telah menyiapkan sepuluh peraturan dan akan diselesaikan dalam rapat pleno minggu ini.

"Ada 10 peraturan yang disiapkan dan dalam minggu ini akan dituntaskan dalam rapat pleno KPU. Kami mencoba untuk mengestimasikan sekitar awal Maret untuk dituntaskan," papar Ferry.

Kemudian, lanjut Ferry, pada minggu kedua atau ketiga KPU akan melakukan konsultasi publik. Peraturan yang disiapkan oleh KPU akan dilakukan uji publik dengan melibatkan media dan LSM. Setelah itu, pada minggu ketiga atau keempat KPU akan melakukan konsultasi dengan pemerintah dan DPR.

"Pasca dilakukan konsultasi dengan pemerintah dan DPR pada minggu ketiga atau keempat, diharapkan awal April nanti kita sudah menetapkan peraturan KPU. Sehingga, tahapan bisa berjalan sekitar pertengahan April," ujarnya.
(Sumber: viva.co.id)

Sepuluh PKPU Pilkada akan Disosialisasikan Serentak

Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay (sumber: akun fb Hadar NG
Sepuluh Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) akan ditetapkan dan disosialisasikan serentak. Hal ini dilakukan supaya semua pihak punya kesempatan memahami aturan main sejak awal, apalagi dalam persiapan Pilkada kali ini yang relatif singkat.

“Agak ambisius memang karena gak ada pilihan. Ini supaya semua pihak punya kesempatan memahami aturan main sejak awal,” ujar Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hadar Nafis Gumay kepada Rumah Pemilu, Jumat (6/3).

Dalam pembuatan PKPU, biasanya KPU mengeluarkan bertahap dengan menyesuaikan terhadap jadwal. Namun karena persiapan kali ini hanya ada empat bulan dalam pembuatan dan sosialisasi, sehingga harus dilakukan serempak.

Kesepuluh PKPU yang sedang dibahas, mulai minggu depan akan dikonsultasikan kepada publik seperti partai politik, masyarakat sipil, media massa dan KPU daerah. Setelah mendapat masukan, PKPU ini akan dibawa ke DPR dan ditetapkan. “Awal April kita sudah bisa tetapkan,” kata Hadar.
 
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil mengatakan memang tidak ada pilihan bagi KPU dan harus menetapkannya dalam waktu singkat. Yang terpenting ketika dalam uji publik nanti harus dilakukan maksimal sehingga semua pihak diharapkan memberikan masukan bagi PKPU.
(Sumber: Rumah Pemilu)

26 Februari 2015

KPU Susun Dua Skenario Pemungutan Suara Pilkada Serentak

Anggota KPU Hadar Nafis Gumay (Sumber: kpu.go.id)
KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, Komisi Pemilihan Umum menyusun dua skenario pelaksanaan pemungutan suara pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota pada 2 Desember 2015 atau 9 Desember 2015.

"Kami sudah menyusun sepuluh draf terkait pelaksanaan pilkada. Menyangkut harinya masih belum diputuskan antara tanggal 2 Desember atau 9 Desember 2015," kata Ferry ditemui di Gedung KPU Pusat, di Jakarta, Selasa (24/2/2015).

Pertimbangan pemilihan tanggal pelaksanaan pemungutan suara tersebut didasarkan daerah di kawasan timur Indonesia yang sebagian besar merayakan Natal.

KPU memperhitungkan adanya tahapan pasca-pemungutan yang bersamaan dengan Hari Natal dan libur akhir tahun supaya tahapan pilkada tidak terganggu.

"Kalau berkaca pada pilkada di Kabupaten Sitaro (Kepulauan Siau Tagulandang Biaro) di Provinsi Sulawesi Utara dulu, mereka menggelar pilkada di tanggal 9 Desember. Itu bisa jadi acuan kami menghitung proses rekapitulasi suaranya, apakah bertabrakan dengan Natal, itu yang harus kami perhitungkan juga," ujar Ferry.

Terkait dengan keterbatasan waktu yang dimiliki hingga pelaksanaan pemungutan suara, Komisioner Hadar Nafis Gumay mengatakan pihaknya memerlukan waktu setidaknya dua bulan untuk menyelesaikan dan menetapkan peraturan terkait pilkada. Sehingga, berdasarkan perhitungan KPU, tahapan pilkada bisa dimulai paling cepat pada Juni.

"Sekitar dua sampai tiga bulan setelah diundangkan, kami bisa mulai melaksanakan tahapan pilkada. Perkiraannya April sudah tuntas semua peraturan dan sosialisasi, kemudian Mei atau Juni tahapan pilkada bisa mulai dilaksanakan," jelas Hadar.

KPU sebenarnya telah menyusun draf peraturan terkait pilkada berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang kemudian disahkan menjadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015.

Dengan adanya perubahan UU tersebut, lanjut Hadar, KPU harus menyesuaikan draf peraturan dengan pasal-pasal yang diubah.

"Draf tentang tahapan, program, dan jadwal itu tentu akan berubah karena bagian uji publik hilang, kemudian terkait pencalonan juga berubah karena mekanismenya kembali ke sistem paket dengan wakil. Tetapi kami bertekad ini akan diupayakan tuntas dalam dua bulan setelah UU itu dinomori," ujarnya.
(Sumber: kompas.com

KPU dan KEMENDAGRI Gelar Rapat Persiapan PILKADA

Ketua KPU Husni Kamil Manik Memimpin Rapat (Sumber: kpu.go.id)
Jakarta, kpu.go.id Menyongsong penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serentak di tahun 2015, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengundang Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan pertemuan terkait persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tersebut, Selasa (24/2) di kantor KPU RI.

Pertemuan tersebut membahas persiapan-persiapan antara lain dari sisi anggaran, daerah yang menyelenggarakan pilkada, dan faktor-faktor penunjang pelaksanaan pilkada. Untuk itu, KPU mengundang perwakilan Kemendagri dari tiga Direktorat Jenderal, yaitu Otonomi Daerah (Otda), Keuangan Daerah, dan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

“Fasilitasi Pilkada tidak hanya dari sisi anggaran, tetapi juga fasilitasi pelaksana, tenaga ad hock, PPS, KPPS, ketertiban, dan juga tempat pelaksanaan, mengingat proses rekapitulasi nantinya di kelurahan ditiadakan, sehingga dari TPS langsung ke PPS di kecamatan, sehingga perlu diperhatikan lokasi kantor kecamatan yang akan menampung logistik pemilu dan kerumunan massa pendukung,” ujar Ketua KPU RI Husni Kamil Manik yang didampingi jajaran Anggota KPU RI, Sekjen KPU RI, dan Pejabat Sekretariat Jenderal KPU RI.

Husni menekankan perlunya kondisi aman dan nyaman dalam pelaksanaan Pilkada, sehingga perlu perhatian serius dengan strategi yang disesuaikan dengan masing-masing daerah. Mengenai persoalan anggaran, terdapat beberapa daerah yang belum terpenuhi anggaran dalam APBD untuk Pilkada di tahun 2015. Kemudian mengenai jumlah daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada, perlu diperhatikan rencana awal 204 daerah menjadi 272 daerah yang akan Pilkada serentak di tahun 2015, termasuk bagi Daerah Otonom Baru (DOB).

Husni juga mengungkapkan bahwa KPU RI juga tidak mempunyai anggaran untuk Pilkada, karena tidak ada peran operasional KPU RI dalam Pilkada. Namun, dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 yang sedang direvisi, KPU RI menjadi penanggungjawab akhir pelaksanaan Pilkada serentak ini, sehingga KPU RI melakukan tugasnya sesuai basis kinerja yang sudah diatur, tetapi tanpa anggaran.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Susilo yang mempimpin rombongan Kemendagri menjelaskan bahwa Kemendagri sudah melakukan komunikasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengenai anggaran Pilkada tersebut, termasuk anggaran bagi KPU di tingkat pusat. Kemudian bagi daerah yang fiskalnya rendah dan tidak mampu membiayai penuh penyelenggaraan Pilkada, Kemendagri memandang perlunya dukungan dari pusat.

“Kita juga sudah menyiapkan surat edaran mengenai pendanaan pilkada yang harus dianggarkan dalam APBD dan penatausahaan, selain itu kami juga mengusahakan penggunaan anggaran APBN, intinya fleksibilitas anggaran yang terukur, apalagi nanti direncanakan di setiap TPS juga ada Pengawas Lapangan (Panwaslap), sehingga juga menambah beban anggaran, serta antisipasi lokasi di kecamatan agar tetap terjaga ketertiban dan keamanan,” jelas Susilo yang kini juga menjabat Plt. Dirjen Otda. (Arf)
(Sumber: kpu.go.id)

Revisi PKPU Ditargetkan Akhir Maret

Ferry Kurnia Rizkiyansyah (Sumber: beritaempat.com)
JAKARTA - Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) akan direvisi untuk menyesuaikan UU No 1/2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Saat ini, KPU masih merancang kembali 10 PKPU sebagai pegangan KPU di daerah untuk melaksanakan pilkada langsung serentak tahap pertama pada Desember 2015.
Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, KPU masih merancang kembali 10 PKPU untuk menyesuaikan dengan UU yang sudah disahkan oleh DPR beberap waktu lalu. "Targetnya 10 PKPU ini selesai akhir Maret nanti sehingga April sudah mulai disosialisasikan ke daerah," kata Ferry Kurnia pada Republika, Ahad (22/2).

Ferry menegaskan, ada beberapa hal yang harus diubah dalam PKPU sebagai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan UU Pilkada. Di antaranya, terkait uji publik yang dihilangkan. Menurutnya, hal tersebut berdampak pada tahapan pilkada yang akan langsung masuk pada pendaftaran calon kepala daerah. Berikutnya, pelaksanaan pilkada akan dilakukan pada hari kalender, bukan pada hari kerja.

Untuk mengikuti perubahan atas revisi UU Pilkada, ada beberapa pasal yang perlu disesuaikan di PKPU ini. Perubahan-perubahan ini justru menyangkut dengan substansi dari PKPU itu sendiri. Misalnya, perubahan pada sistem rekapitulasi yang tidak lagi melibatkan PPS. Artinya, dalam pilkada nanti, dari TPS langsung dibawa ke PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) untuk rekapitulasi. "Lalu soal sengketa yang akan diselesaikan di Mahkamah Konstitusi (MK) sebelum ada badan peradilan," imbuh Ferry.

Selain menyusun revisi PKPU, KPU masih harus direpotkan dengan penyusunan daftar pemilih tetap (DPT). Menurutnya, KPU akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menetapkan DPT yang sudah pasti. Dia mengaku, KPU belum mendapatkan kepastian mengenai DPT untuk pilkada di akhir tahun ini. Sebab, fokus KPU saat ini masih menyelesaikan 10 PKPU.

Ferry menambahkan, pemerintah harus memberi prioritas pada daerah yang belum memiliki anggaran khusus untuk melaksanakan pilkada. Daerah tersebut seharusnya melaksanakan pilkada pada semester awal 2016. Menurutnya, KPU daerah harus berkoordinasi dengan DPRD serta Kementerian Dalam Negeri untuk menyelesaikan persoalan anggaran pilkada ini. "Ada 67 kabupaten/kota dan satu provinsi yang pelaksanaannya pada semester awal 2016 ditambah 201 pilkada pada 2015," katanya. 
(Sumber: republika.co.id)

20 Februari 2015

Pilkada 2015 Diikuti 269 Daerah

JAKARTA, (PRLM).- Perubahan jadwal pilkada serentak menyebabkan berubahnya pula jumlah daerah yang akan mengikuti pilkada di setiap gelombang. Pada 2015 ini, ada 269 daerah yang akan memilih kepala daerah dari sebelumnya 204 daerah.

Anggota Komisi II DPR, Arwani Thomafi, di Jakarta, Rabu (18/2/2015), mengatakan jumlah tersebut terdiri dari 9 provinsi dan 260 kabupaten/kota. Daerah itu akan melangsungkan pilkada serentak pada Desember 2015.

"Masing-masing terdiri dari daerah yang AMJ (akhir masa jabatan) pada 2015 sebanyak 8 provinsi dan 193 kabupaten/kota. Ditambah yang AMJ Januari sampai Juni 2016 sebanyak 1 provinsi dan 67 kabupaten/kota," tutur Arwani yang juga Anggota Panja Revisi UU Pilkada dan Pemerintahan Daerah itu.

Untuk gelombang kedua yang pelaksanaannya dilakukan pada Februari 2017, akan diikuti oleh 102 daerah, yakni 8 provinsi dan 94 kabupaten/kota. Masing-masing terdiri dari daerah yang AMJ pada Juli - Desember 2016 ada 1 provinsi dan 34 kabupaten/kota. "Ditambah daerah yang AMJ pada 2017 ada 7 provinsi dan 60 kabupaten/kota," ucap Politikus PPP itu.

Sementara untuk pilkada serentak gelombang ketiga yakni Juni 2018, akan diikuti 171 daerah. Jumlah itu terdiri dari 17 provinsi dan 154 kabupaten/kota. Masing-masing terdiri dari daerah yang AMJ pada 2018 yakni 12 provinsi dan 107 kabupaten/kota. "Sedang daerah yang AMJ pada 2019 ada 5 provinsi dan 47 kabupaten/kota," tutur Arwani.

Sumber: pikiran-rakyat.com

13 Poin Hasil Revisi UU Pilkada

JAKARTA -- Komisi II dan Pemerintah akhirnya menyetujui pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilaksanakan serentak pada 2015. Kesepakatan dua penyelenggara negara itu termaktub dalam kesepakatan final revisi UU Pilkada 2014.

Wakil Ketua Komisi II DPR, Mustafa Kamal menerangkan, ada 13 poin penting dalam revisi tersebut. 

Berikut 13 poin hasil revisi UU Pilkada:
  1. Pemilihan kepala daerah dilakukan secara berpasangan, seorang calon kepala daerah dan seorang calon wakil kepala daerah.
  2. Uji publik dihapus. Hal itu menjadi domain partai politik (Parpol) dan gabungan Parpol. Salah satu fungsi Parpol adalah melakukan rekrutmen calon pemimpin.
  3. Penguatan pendelegasian kepada KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pilkada.
  4. Syarat pendidikan tetap yakni minimal SLTA/sederajat.
  5. Syaratan usia tetap seperti yang tercantum dalam UU PIlkada, yakni minimal 25 tahun untuk bupati/wali kota dan 30 tahun untuk gubernur.
  6. Syarat dukungan penduduk calon perseorangan ditingkatkan 3,5 persen. Syarat calon kepala daerah dari partai politik harus memenuhi 20 persen kursi di DPRD atau 25 persen suara parpol atau gabungan parpol.
  7. Ambang batas kemenangan calon yakni dengan perolehan suara terbanyak. Hal itu atas alasan efisiensi dan calon sudah memiliki legitimasi yang cukup dengan dinaikkannya syarat dukungan.
  8. Soal wakil, sesuai dengan paket yakni satu orang calon kepala daerah dan satu calon wakil kepala daerah.
  9. Jadwal pilkada serentak akan diadakan dalam beberapa tahap. Tahap pertama, Desember 2015 untuk akhir masa jabatan (AMJ) 2015 dan semester pertama tahun 2016. Tahap kedua pada Februari 2017 untuk akhir masa jabatan semester kedua 2016 dan seluruh AMJ 2017. Tahap ketiga, Juni 2018 untuk AMJ 2018 dan 2019. Lalu pilkada serentak nasional akan dilaksanakan pada 2027.
  10. Penjabat kepala daerah akan diisi oleh penjabat (pj) sesuai dengan Undang-undang Aparatur Sipil Negara.
  11. Tambahan, syarat calon kepala daerah tidak pernah dipidana disesuaikan dengan putusan MK dan Perppu.
  12. Penyelesaian hasil perselisihan, MK menangani sampai dibentuk lembaga peradilan khusus sebelum 2027.
  13. Pembiayaan Pilkada ditanggung APBD dibantu APBN.
Kolega Mustafa di Komisi II, Arif Wibowo mengatakan, poin-poin penting dalam hasil revisi bersama dengan Kemendagri itu akan berakhir di sidang paripurna untuk disahkan menjadi UU.

12 Februari 2015

KPU: Kami Siap Selenggarakan Pilkada Serentak

KPU RI saat bertemu Presiden (sumber:KPU RI)
Jakarta - KPU telah bertemu Presiden Jokowi dan membahas sejumlah agenda, di antaranya mengenai pelaksanaan Pilkada serentak. Ketua KPU Husni Kamil Manik mengaku siap menjadi penyelenggaranya.

"Kami siap menjadi penyelenggara Pilkada serentak. Pemilihan yang nasional saja siap, apalagi yang daerah," tutur Husni usai rapat dengan Presiden Jokowi di Kantor Kepresidenan, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2015).

Pelaksanaan Pilkada serentak nantinya akan bertahap dan dimulai pada November tahun ini. Rencananya, ada sebagian wilayah terlebih dahulu dan bertahap hingga 2018.

"Nanti pertama yang 204 kabupaten/kota dulu, kemudian bulan Februari 2016 yang 304 lagi dan seterusnya. Untuk teknis nanti akan dijadwalkan lagi pertemuan dengan pemerintah dan Komisi II," ujar Husni.

Rencananya UU Pilkada akan diketok oleh paripurna DPR pada tanggal 17 Februari 2015 mendatang. Di DPR, masih ada beberapa hal yang belum disepakati seperti mengenai uji publik dan ambang batas kemenangan. "Tentu akan ada pertemuan intensif sampai itu disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015," kata Husni.

Jika Pilkada dilakukan pada tahun ini dan yang terpilih dilantik tahun ini juga, maka masa jabatan mereka menjadi 2015-2020. Namun Husni belum dapat memastikan apakah nantinya di tahun 2020 semuanya akan dilaksanakan serentak.

"Kita akan coba mempercepat proses uji publik atau pun proses gugatan. Masih ada yang perlu di-exercise dengan Kemendagri," pungkas dia.
(sumber: detik.com)
Terima kasih atas kunjungannya, mari sukseskan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus 2012
Cara Membuat Blog Blogger Indonesia